• KANAL BERITA

Ada Empat Kendala untuk Berusaha di Energi Baru Terbarukan

Fauzi Imron dari Kadin saat menjadi pembicara FGD yang diselenggarakan DPP LDII. (Foto: Istimewa)
Fauzi Imron dari Kadin saat menjadi pembicara FGD yang diselenggarakan DPP LDII. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Ketua Komisi Tetap Energi Panas Bumi dan Energi dari Pengolahan Sampah Kadin, Fauzi Imron mengatakan, pencapaian pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) sampai akhir 2018 masih rendah. Yaitu baru mencapai delapan persen dari bauran energi nasional yang ditargetkan untuk mencapai 23 persen di 2025.

Penetapan 23 persen tersebut sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang merujuk dari Paris Agreement pada 2015 lalu.

"Menurut saya untuk mencapai 23 persen itu tidak mudah. Sepanjang 2015-2018, kapasitas pembangkit Energi Terbarukan (ET) tumbuh rata-rata dibawah 250 MW per tahun, lebih rendah dari pertambahan pada periode 2010-2014. Kondisi ini akan membuat Pemerintah lebih berat dalam mengejar target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025, di mana diperkirakan perlu dibangun sekitar 36.000 MW Pembangkit ET dgn biaya sekitar USD 90 milliar. Itu biaya yang tidak sedikit," kata Fauzi, dalam FGD bertema Upaya Percepatan Pendayagunaan Energi Baru Terbarukan yang diselenggarakan DPP LDII di Sekretariat DPP LDII, Patal Senayan, Rabu (20/2) siang.

Selain itu, dari kacamata pebisnis ada empat kendala, yang membuat mereka enggan berusaha di bidang EBT. Yang pertama adalah inkosistensi Kebijakan & Peraturan terkait EBT. Kedua, harga EBT. Ketiga kendala implementasi Peraturan Pemerintah, dan keempat keterbatasan Sumber Dana untuk Proyek EBT.

"Saya contohkan yang inkonsistensi itu. Telah ditentukan dalam Pasal 7, Undang undang Republik Indonesia No 30 tahun 2007, Harga Energi ditetapkan berdasarkan nilai Keekonomian Berkeadilan. Dalam hal ini, kebijakan Menteri ESDM sebelumnya yang menentukan Harga ET melalui instrumen feed in tariff (FiT). Lalu dengan PerMen ESDM yang terbaru Harga ET ditentukan berdasarkan Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN dan juga ketentuan Build Own Operate Transfer (BOOT) yang diatur dalam Permen ESDM No. 50/2017. Serta adanya perubahan Term & Condition PPA antara pengembang dan PT PLN sebagai single buyer telah meningkatkan risiko investasi di sisi pengembang. Ini membuat pebisnis enggan. Maka siapa pun presidennya pebisnis tidak masalah, asalkan bisa memilih menteri ESDM yang konsisten membuat iklim berusaha di EBT kondusif," jelas Fauzi.

Mengenai penggunaan BPP PLN sebagai dasar penentuan harga jual listrik ET yang dibangun swasta, dinilai Fauzi, sebagai kesalahan fatal dan tidak sesuai dengan kebijakan penentuan harga listrik pembangkit yang berlaku di negara-negara lain, dan juga faktor BOOT & perubahan T&C PPA membuat sulit dalam mendapatkan pinjaman bank (not bankable).

"Selain not bankable, Kementerian ESDM juga belum berkenan menggunakan pemberian insentif dan subsidi untuk pengembangan EBT. Pelaksanaan ketentuan mengenai insentif fiskal yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (PMK No. 21/PMK.011/2010) tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan teknologi energi terbarukan yang saat ini berkembang di Indonesia. Dukungan dalam bentuk insentif fiskal dan finansial secara selektif sangat diperlukan saat ini untuk memperluas pasar dan meningkatkan keekonomian energi terbarukan sehingga dapat bersaing dengan energi konvensional di masa depan," pungkas dia.

Dalam acara yang sama, Ketua DPP LDII Prasetyo Sunaryo mengatakan, bahwa pihaknya tengah berikhtiar membantu pemerintah dalam upaya mencapai 23 persen penggunaan EBT sebagaimana komitmen pada Paris Agreement.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu peran serta pebisnis, ormas seperti halnya LDII, institusi pendidikan dan media untuk bersatu padu mensukseskan 23 persen penggunaan EBT di tahun 2025 mendatang. Perlu dibangun kesadaran bersama bahwa potensi Indonesia untuk EBT sangatlah berlimpah. Dari sinar matahari, angin, air untuk mikrohidro, panas bumi dan biomasa totalnya bisa mencapai 411 Giga Watt. Maka  mari kita mendayagunakannya. Dan menyelesaikan masalah yang menghambat percepatan pendayagunaannya," kata Prasetyo.

Menurut dia, Pondok Pesantren LDII di Kediri, sudah memulai menggunakan merasakan manfaat panel surya. Aktivitas belajar mengajar disana bisa efisien, walau pun investasi awalnya mahal. Dan warga LDII juga telah merasakan manfaat Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro untuk memenuhi daya listrik areal perkebunan dan pabrik teh nya di Ngawi. Kisah sukses ini diharapkan Prasetyo dapat mendorong masyarakat mendayagunakan EBT.


(Hartono Harimurti/CN40/SM Network)