• KANAL BERITA

Pemprov DIY Raih Predikat AA

Menteri Syafruddin (no 2 dari kanan) bersama Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh (paling kiri), Bupati Sleman, Sri Purnomo, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, dan Bupati Bantul, Suharsono, dalam acara penyerahan SAKIP Award di Makassar, kemarin. (foto: istimewa)
Menteri Syafruddin (no 2 dari kanan) bersama Deputi RB Kunwas Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh (paling kiri), Bupati Sleman, Sri Purnomo, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, dan Bupati Bantul, Suharsono, dalam acara penyerahan SAKIP Award di Makassar, kemarin. (foto: istimewa)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berhasil meraih predikat AA dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setelah empat kali meraih predikat A. Penghargaan predikat tertinggi diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin kepada Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Makassar, Rabu (20/2).

Dari rilis yang diterima suaramerdeka.com menyebutkan, empat pemda yang memperoleh predikat A, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, ketiganya dari Propinsi DIY serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dari 186 pemda di wilayah III, ada sembilan kabupaten dan kota berpredikat BB dan 55 provinsi, kabupaten dan kota berpredikat B. Pemda yang mendapat predikat BB, diantaranya Kabupaten Wonogiri (Jateng).

Kabupaten Cilacap (Jateng), Kota Pekalongan (Jateng), Kabupaten Banyumas (Jateng), Kabupaten Gunungkidul (DIY), Kota Yogyakarta (DIY), Kabupaten Bone Bolango (Sulsel), Kota Manado (Sulut) serta Kabupaten Banggai (Sulteng).

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB M. Yusuf Ateh mengungkapkan, predikat AA diberikan kepada pemda yang meraih nilai 90-100.

Sementara A dengan nilai 80-90, BB dengan nilai 70-80, B untuk yang nilainya 60-70, CC dengan nilai 50-60, sementara C untuk yang nilainya 30-50, sedangkan yang nilanya kurang dari 30 predikatnya D.

Dikatakan, dalam evaluasi SAKIP pemda secara keseluruhan tahun 2018 ada 13 pemda yang meraih predikat A, terdiri dari empat pemerintah provinsi dan sembilan kabupaten/kota.

Sedangkan yang meraih predikat BB ada 46, terdiri dari enam pemerintah provinsi dan 40 kabupaten/kota. Ada pun yang meraih predikat B sebanyak 203 pemda, terdiri dari 18 pemprov dan 185 kabupaten/kota.

Untuk pemerintah provinsi, masih ada lima yang predikatnya CC, sedangkan kabupaten/kota ada 162. Ada pun yang predikatnya C masih ada 97, dan yang predikatnya D masih ada lima kabupaten/kota.

Secara terpisah Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, implementasi SAKIP yang baik berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik hingga mempermudah pertanggungjawaban kinerja para abdi negara.

Sultan mengakui, dengan metode ini pemda dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih berorientasi pada hasil, mampu mengalihkan belanja aparatur ke belanja publik, serta pengukuran kinerja organisasi hingga individu lebih akurat.

Diejelaskan, Pemprov DIY telah melakukan rasionalisasi kegiatan yang berorientasi pada money follow program dan program follow result. Sebanyak 1.600 kegiatan berhasil dipangkas dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Efisiensi kegiatan itu, menurut Sultan, adalah suatu keharusan untuk meningkatkan sinkronisasi, memudahkan pengendalian, meningkatkan belanja publik, dan investasi pada program strategis.

Sebagai Gubernur dan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tak ‘terkurung’ dengan rutinitas saja.

''Harus melakukan inovasi dan memastikan capaian outcome melalui penilaian kinerja kegiatan yang berorientasi pada customer perspective,'' ujar Ngarsa Dalem, panggilan akrab Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Melalui pola penataan kelembagaan baru yang berbasis kinerja, Pemprov DIY berhasil mengefisiensikan 79 struktur kelembagaan. Untuk meminimalisasi eksploitasi anggaran, DIY menerapkan standar belanja berbasis program yang tidak lagi berpatokan pada serapan.

Diingatkan, penerapan SAKIP memerlukan peran aktif dari kepala daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara aktif dengan reward dan punishment. ''Saya memberikan rapor kinerja kepada OPD setiap triwulan dan merilisnya di media massa. Langkah ini yang terbukti efektif meningkatkan kinerja OPD,'' jelas Sultan.

Peningkatan nilai SAKIP ini juga diikuti peningkatan nilai tiga kabupaten di wilayah Provinsi DIY. Tahun 2017 lalu, Kabupaten Kulonprogo, Bantul, dan Sleman meraih predikat BB. Seiring berjalannya waktu, ketiga kabupaten itu sukses meraih predikat ‘A’ pada tahun 2018.


(Sugiarto/CN40/SM Network)