• KANAL BERITA

Tinjau Proyek MRT, Wapres: Transportasi Massal Harus Disubsidi

Foto Bogor.net
Foto Bogor.net

JAKARTA, suaramerdeka.com - Usai menghadiri pelantikan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla Rabu (20/2) pagi meninjau Proyek Mass Rapid Transportation (MRT). Proyek MRT ini sudah mencapai 98% dan diharapkan tahun ini bisa dioperasikan.

Wapres tiba di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia pukul 10.15 langsung menaiki kereta Ratangga, sebutan MRT. Di dalam kereta sudah menunggu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii. 

Dubes membawa serta jajarannya, seperti Minister Bidang Ekonomi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Miyashita, Atase Perhubungan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Tomita, dan Kepala Japan International Cooperation Agency (JICA) Jamanaka.

Kereta Ratangga berjalan menembus lorong bawah tanah kedalaman 30 meter sepanjang 6 Km dari total 16 Km jalur yang menyambungkan Bunderan HI hingga Stasiun Lebak Bulus. Waktu tempuh antara 20 hingga 30 menit.

Sesampai di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Wapres berbincang-bincang sekitar 15 menit dengan Menhub, Anies dan Dubes Jepang sambil meninjau proyek yang hampir selesai. Setelah itu JK beserta rombongan kembali ke stasiun bundaran HI dan kembali kekantornya untuk melanjutkan akitivitas berikutnya.

Kepada wartawan Wapres mengatakan bahwa transportasi masal yang digunakan untuk publik harus disubsidi untuk menekan biayanya operasional sehingga bisa murah. Kalau tidak maka ia akan mahal seperti taksi contohnya.

"Ya tidak ada suatu angkutan umum di dunia ini yang tidak disubsidi. Kecuali taksi tapi mahal kan. Angkutan umum masal semuanya itu umumnya disubsidi," ujarnya.
Menutut dia pengoperasian MRT baru dapat dirasakan manfaat keekonomiannya bagi pemerintah dalam jangka panjang.

"Yang timbul ialah keuntungan ekonomis (untuk rakyat). Jadi keuntungan ekonomis itu jangka panjang (Pemerintah). Karena itu seperti MRT, kreditnya 40 tahun. Saya yakin uang tersebut tahun ini dapat menguntungkan secara bisnis," jelasnya.

Wapres pun menjelaskan orientasi perbedaan antara bisnis dan ekonomi. Menurutnya bisnis mikro apabila hanya dilihat dari proyeknya saja, sudah pasti rugi karena itulah harus disubsidi. Namun apabila dilihat dari kepentingan yang lebih besar lagi maka biaya yang timbul dari kemacetan akan terkurangi.

"Kalau bisnis mikro hanya dilihat dari proyek itu pasti rugi, untuk itu harus disubsidi. Tapi secara ekonomi bangsa, hilang kemacetan saja ongkosnya berapa? Ada yang menghitung Rp 100 triliun ongkosnya kemacetan di Jakarta. Nah, artinya cukup lima tahun beroperasi tanpa macet sudah kembali," paparnya.


(Fauzan Jayadi/CN19/SM Network)