• KANAL BERITA

Banyak Pelangggaran, Izin Minimarket Dihentikan

foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

TEGAL, suaramerdeka.com - Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal menghentikan sementara semua pengajuan rekomendasi izin pembangunan minimarket. Sebab, hingga saat ini masih ditemukan adanya pelanggaran prosedur perizinan dan masih nekat beroperasi, namun belum mengantongi rekomendasi resmi.

Menurut Kepala Dinkop UKM dan Perdagangan, Khaerul Huda, Senin (18/2), pemberhentian sementara rekomendasi izin minimarket tersebut mengacu kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal Nomor 6/2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Acuan lain Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 21/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Tegal Nomor 6/2017 yang mempertegas larangan dan sanksi terkait mekanisme perizinan minimarket.

"Mengantisipasi banyaknya pelanggaran, kami menghentikan sementara rekomendasi izin sampai ada respons dari manajemen minimarket terkait perizinan," tegasnya.

Dia mengemukakan, langkah tegas tersebut dilakukan sekaligus sebagai bentuk peringatan tegas dari Pemkot Tegal sebagai pemangku kebijakan dan pemilik wilayah. Dalam Perda Nomor 6/2017 dan dijabarkan melalui Perwal Nomor 21/2018 menjadi dasar hukum dalam mengatur semua proses perizinan.

Termasuk, persyaratan larangan dan sanksi penutupan sebagai konsekuensi dari bentuk pelanggaran yang berlaku bagi semua investor tanpa terkecuali. "Jika memang tidak memenuhi regulasi, jangan harap ada celah untuk kompromi. Yang jelas, kami hanya mengeluarkan rekomendasi izin selama sudah sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tegal, M Nursholeh menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap semua investor yang menyepelekan peraturan perundang-undangan. Terlebih, sebagai pemangku kebijakan pihaknya hanya ingin melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai ketentuan melalui kebijakan yang tidak merugikan masyarakat.

Dalam regulasi Perda dan Perwal tentang toko eceran sudah mengatur larangan meliputi bangunan minimarket yang mengajukan izin harus berjarak minimal 500 meter dengan minimarket di sekitarnya.

Termasuk, jarak antara minimarket dan pasar tradisional juga menegaskan harus 500 meter serta jam operasional agar memenuhi ketentuan rekomendasi. "Kalau memang tidak sesuai ketentuan perizinan, kami tegaskan tidak akan berkompromi maupun memberikan toleransi terhadap pelanggaran," katanya.


(Wawan Hudiyanto/CN40/SM Network)