• KANAL BERITA

Kajian Roadmap Tenaga Pendamping Profesional diharapkan Jadi Satu

Dirjen PPMD Taufik Madjid saat tiba di arena kegiatan dan membuka workshop pada Rabu malam (13/2) di Jakarta. (sm / dok)
Dirjen PPMD Taufik Madjid saat tiba di arena kegiatan dan membuka workshop pada Rabu malam (13/2) di Jakarta. (sm / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT RI Taufik Madjid SSos MSi berharap, kajian roadmap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang dilakukan provinsi-provinsi dapat dijadikan satu. 

Maka dengan terintegrasinya dari provinsi-provinsi dapat menghasilkan kajian kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien secara nasional.

Diketahui kajian roadmap yang dilakukan provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing.

Hal itu disampaikannya saat mewakili Menteri Desa membuka workshop penyusunan roadmap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 2020-2025 tingkat nasional di Jakarta, Rabu malam (13/2).

Berbicara di depan ratusan peserta workshop dari seluruh provinsi di Indonesia, Dirjen PPMD mengingatkan kepada seluruh pendamping desa di Indonesia, bahwa saat ini Kemendesa dan pendamping desa berada dalam program besar, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang sangat besar maka  ouput yang dihasilkan wajib memberikan kontribusi yang sangat besar pula.

Taufik menegaskan, agar manfaat dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU tersebut. Desa dan masyarakatnya menjadi maju, mandiri, sejahtera dan demokratis.

Menurutnya secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya. Dan pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin kuat.

Ia berharap, workshop dapat menghasilkan roadmap TPP periode 2020-2025 yang sesuai harapan. Sehingga nantinya bisa diketahui apa yang akan dilakukan dan apa yang harus diperbaiki ke depannya. Apakah ada pendekatan lain yang harus dilakukan, ataukah yang ada sekarang tinggal dipertajam lagi.

Sementara itu, Direktur PMD Kemendesa M Fachri SSTP MSi menyatakan, dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini sudah 22 provinsi yang telah menyelesaikan kajian roadmap TPP-nya.

Fachri menyampaikan, kegiatan workshop semoga menghasilkan kebijakan pendampingan desa yang tepat sasaran untuk lima tahun ke depan. Apalagi workshop kali ini memiliki lima tujuan utama. Pertama, terlaksananya studi perguruan tinggi tentang roadmap tenaga pendamping. Kedua, terjadi umpan balik dari peserta terhadap hasil studi roadmap tenaga pendamping. Ketiga, tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan PID tahun 2019. Keempat, terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional (SPI), dan yang kelima; terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran inovatif.

 “Saat ini, sudah tersedia puluhan ribu dokumen pembelajaran hasil dari kerja-kerja inovatif yang siap ditiru desa-desa dalam memajukan dan memandirikan desa,”tandas Fachri pada worskhop yang juga mengundang kalangan perguruan tinggi, Satker Dana DOK, tenaga ahli dan konsoltan nasional Kemendesa PDTT se-Indonesia tersebut.


(Puthut Ami Luhur/CN34/SM Network)