• KANAL BERITA

Menteri PPN Teken MoU Pembangunan Rendah Karbon dengan Sulsel

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

MAKASSAR, suaramerdeka.com – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembangunan Rendah Karbon (PRK)bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, belum lama ini, di Makassar.

“Terdapat empat fokus utama dari kerjasama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini, yaitu: penyiapan integrasi kebijakan PRKdi provinsi, penyusunan dokumen Rencana PRKDaerah, penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PRK diProvinsi Sulawesi Selatan, serta dukungan penyiapan kegiatan PRKdi Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk kerjasama dengan swasta,”jelasnya dalam sambutan

Menteri Bambang mengatakan Sulawesi Selatan adalah provinsi pertama yang menandatangani Nota Kesepahaman terkait PRK. Dalam konteks penurunan emisi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menunjukkan komitmen yang baikdengan menetapkan Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 59 tahun 2012, serta mengintegrasikan kegiatan perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan.

“Saya sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan dan pelaporan RAD-GRK. Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 5,9 persen dari business as usual pada 2030 utamanya di bidang berbasis lahan, energi, dan pengelolaan limbah. Tentu saja upaya ini sangat penting dan menjadi landasan yang sangat baik bagi pelaksanaan pembangunan yang berbasis rendah karbon di daerah,” jelas Menteri Bambang.

PRK adalah platform baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi SDA. Kegiatan PRK diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan dengan benar aspek daya dukung dan daya tampung SDA dan lingkungan, termasuk tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditimbulkan.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)