• KANAL BERITA

Menteri PPN Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi

Sinergikan Kebijakan dan Regulasi Nasional

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih rendah terutama pada isu koordinasi kebijakan.

Namun menata regulasi yang tertib dan sederhana menjadi solusi sekaligus suatu tantangan, karena inventarisasi regulasi masih tersebar diempat K/L, yaitu: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Sekretaris Kabinet.

“Melihat kewenangan regulasi yang tersebar dikeempat K/L memiliki potensi disharmoni yang tinggi, pemikiran adanya suatu lembaga pengelola regulasi yang akan mengintegrasikan fungsi penyusunan dan pembentukan peraturan, serta memperkuat kewenangannya menjadi suatu keniscayaan. Lembaga ini akan fokus pada penyusunan dan pembentukan regulasi yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Media Briefing Reformasi Regulasi: Dalam Rangka Mewujudkan Sinergi Antara Kebijakan dan Regulasi untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional, belum lama ini, di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Kementerian PPN/Bappenas.

Bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), tahun lalu Kementerian PPN/Bappenas juga telah melakukan Background Study Reformasi Regulasi dalam rangka penyusunan RPJMN Teknokratik 2020-2024. Kajian ini menghasilkan lima rekomendasi.

Yakni sinkronisasi sistem perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah;  pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih ketat.

Kemudian, optimalisasi perencanaan legislasi yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan; pelembagaan fungsi monitoring dan evaluasi dalam sistem peraturan perundang-undangan;serta pengintegrasian fungsi dalam sistem peraturan perundang-undangan melalui penataan kelembagaan dan penguatan sistem.

“Hasil background study reformasi regulasi ini akan kami tindak lanjuti dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat sinergi kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat memberikan stimulus positif untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional,” ujar beliau.

Menteri Bambang menekankan penataan regulasi juga harus sejalan dengan sistem KRISNA e-planning, sehingga pemerintah dapat melakukan cut loss budget pada tahapan perencanaan yang berbasis pada sinergi kebijakan regulasi.

Untuk lebih menunjukan dukungan teknologi informasi terhadap agenda reformasi regulasi untuk mencapai prioritas pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas akan menunjukan showcase bagaimana teknologi informasi dapat mempercepat penelurusan regulasi terkait UMKM yang diatur oleh berbagai K/L, namun tidak sinkron substansi pengaturannya satu dengan lainnya, dan keterkaitan dengan kebijakan menjadi penting untuk direvieu kembali.

“Kementerian PPN/Bappenas akan membangun suatu sistem Teknologi Informasi untuk mendukung reformasi regulasi berbasis machine learning dan artificial intelligence, serta diperkuat perhitungan Cost and Benefit Analysis dan Regulatory Impact Analysis.Sistem ini berfungsi mengidentifikasi sinergi kebijakan dan regulasi, klasifikasi regulasi, dan keterkaitan antar regulasi,” jelas beliau.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)