• KANAL BERITA

DPR Perkuat Sistem untuk Cegah Penyalahgunaan Dana untuk Umroh

Suasana diskusi bertema Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 2019. (Foto : Istimewa)
Suasana diskusi bertema Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 2019. (Foto : Istimewa)

JAKARTA,suaramerdeka.com - Menindaklanjuti usulan dan masukan dari masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merevisi Undang Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU PIHU).

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily dalam revisi yang telah memasuki tahap akhir tersebut, DPR ingin sistem pencegahan diperkuat, agar tidak terjadi penyalahgunaan dana masyarakat oleh penyelenggara haji dan umroh dari pihak swasta.

"Menindaklanjuti usulan dan masukan masyarakat, terutama yang menjadi korban penipuan penyelenggara umroh dan haji oleh pihak swasta, maka kami dari Komisi VIII DPR, dalam revisi menegaskan agar dana dari masyarakat untuk umroh itu ya untuk umroh. Kita perkuat upaya pencegahan. Jangan ada lagi kejadian, masyarakat yang sudah membayar tidak bisa berangkat, karena dananya diinvestasikan oleh penyelenggara umroh untuk bidang lain, dan malah merugi," kata Ace dalam diskusi bertema Tantangan dan Peluang Penyelenggaraan Haji dan Umroh 2019 yang diselenggarakan Forum Warta Pena di Hotel Puri Denpasar, Selasa (12/2/2019) siang.

Beli Tiket & Voucher Online Lihat Penawaran Spesial di Sini

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, perlu pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait agar para penyelenggara umroh tidak bisa  seenaknya menyalahgunakan dana yang telah diamanahkan masyarakat untuk tujuan umroh. Hal ini karena selama ini, sistem yang ada tidak bisa mendeteksi laporan keuangan dari penyelenggara umroh.  

Disisi lain, dia meminta agar sosialisasi terhadap 5 Pasti Umroh (Pasti Travelnya, Jadwalnya, Terbangnya, Hotelnya dan Visanya) terus digalakkan. Sehingga untuk kedepannya masyarakat tidak mudah lagi terpikat dengan biaya umroh yang murah, atau umroh dengan skema Ponzi dan  MLM. Dalam kesempatan yang sama, Sekjen AMPHURI Firman M Nur mengatakan bahwa pihaknya selaku asosiasi terus gencar mensosialisasikan 5 Pasti Umroh. 

"Seluruh anggota AMPHURI aktif mensosialisasikan 5 Pasti Umroh. Kita pernah melakukan konvoi Jakarta-Bandung untuk sosialisasi 5 Pasti. Tapi lagi-lagi, adanya tawaran harga lebih murah, kadang membuat masyarakat  mudah tergiur dan lupa tentang 5 Pasti Umroh tersebut," kata Firman.

Cari Hotel dengan Harga Murah di Indonesia, Asia & Seluruh Dunia, di Sini Tempatnya

Disisi lain juga ada modus penyelenggara umroh nakal, yaitu dengan memberangkatkan sebagian kecil jamaahnya, dan testimoni mereka bahwa, ternyata bisa berangkat umroh dengan biaya murah, dijadikan alat untuk memikat masyarakat. Dan banyak masyarakat yang akhirnya tertipu. 

"Jadi untuk mencegahnya, kita harus gencar melakukan sosialisasi. Maka saya mengimbau Kemenag selaku regulator dan pengawas membuat iklan layanan masyarakat, yang disebarkan secara masif oleh media. Karena saya lihat sampai saat ini belum ada. Sementara masih ada saja masyarakat yang jadi korban oknum penyelenggara umroh," kata dia.

Menurut Firman, potensi masyarakat untuk berumroh sangat tinggi, dan hal itu antara lain juga disebabkan masa tunggu untuk bisa naik haji yang sangat lama. Yaitu antara belasan sampai dengan puluhan tahun.

"Jadi banyak dari masyarakat yang mendapati kenyataan bahwa dia bisa berangkat 15 atau 20 tahun lagi. Sementara usia sudah tua. Daripada menanti terlalu lama dan belum tentu cukup umur, maka lebih baik untuk umroh. Yang penting seumur hidup pernah ke Tanah Suci. Saat ini pertahun ada satu juta lebih orang Indonesia yang umroh. Pencegahan dan pengawasan penting, agar potensi yang besar ini jangan sampai jatuh ketangan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab," pungkas dia. 


(Hartono Harimurti/CN39/SM Network)