• KANAL BERITA

Putus Jaringan Gelap Narkoba, 44 Rutan dan Lapas Disidak

Jajaran pimpinan dan sejumlah pegawai Kanwil Kemenkumham Jateng melakukan tes urine di kantor tersebut, Jalan Dr Cipto Semarang, Senin (11/2). (suaramerdeka.com/Eko Fataip)
Jajaran pimpinan dan sejumlah pegawai Kanwil Kemenkumham Jateng melakukan tes urine di kantor tersebut, Jalan Dr Cipto Semarang, Senin (11/2). (suaramerdeka.com/Eko Fataip)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jateng menggelar inspeksi mendadak (sidak) dengan menggeledah ruang napi di 44 rumah tahanan (Rutan) serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Jateng.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dewa Putu Gede mengemukakan, penggeledahan juga dilakukan terhadap kantor pejabat Lapas, Rutan dan Lembaga Peminaan Khusus Anak (LPKA). Tindakan tersebut dilakukan untuk memutus jaringan peredaran gelap narkoba yang ditenggarai dikendalikan dari dalam Lapas melalui ponsel.

"Semua jenis bangunan dalam Lapas kami geledah, termasuk tempat ibadah. Supaya minimal mampu mengurangi peredaran narkoba di Lapas. Kami lakukan mulai pekan kemarin," kata Dewa di Kanwil Kemenkumham Jateng, Jalan Dr Cipto Semarang, Senin (11/2).

Dilaksanakan sidak tersebut merupakan tindak lanjut surat edaran Nomor PAS-126,PK.02.10.01 Tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM tentang Langkah-langkah Progresif dan Serius Upaya Pemberantasan Narkoba di Rutan, Lapas dan LPKA.

"Di Indonesia peredaran narkoba luar biasa dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami selama empat pekan melakukan penggeledahan secara serius terutama menyangkut keberadaan handphone di dalam Lapas," ujarnya.

Hasilnya, telepon seluler masih ditemukan dan beredar bebas di dalam Lapas. Menurut Dewa, temuan-temuan itu nantinya akan dlaporkan kepada Dirjen Pemasyarakatan untuk selanjutnya dievaluasi dan diambil suatu kebijakan.

"Ponsel masih ditemukan, sedangkan temuan-temuan lainnya secara keseluruhan akan kami data dan laporkan ke Dirjen Pemasyarakatan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Jateng, Heni Yuwono menyatakan, larangan bagi narapidana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Lapas dan Rutan.

Pada Pasal 4 peraturan tersebut disebutkan setiap narapidana dilarang memiliki, membawa, menggunakan alat elektronik seperti laptop, kamera, alat perekam, telepon genggam dan sejenisnya.

"Kami tidak dapat bekerja sendirian, sehingga perlu melibatkan instansi terkait seperti BNN serta kepolisian," kata Heni.

Sementara itu, pihaknya juga menggelar tes urine terhadap 30 pegawai yang ada di jajarannya.

Dia menegaskan jika ada oknum yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, tetap akan dikenakan proses hukum. Ada pun yang menyangkut administrasi kepegawaian, hukuman terberatnya akan dipecat.

"Seluruh pegawai harus di tempat untuk melakukan tes urine dan kami tidak mengizinkan untuk cuti, termasuk Kepala Rutan maupun Kepala Lapas," sebutnya.


(Eko Fataip/CN40/SM Network)