• KANAL BERITA

ASN Tak Netral Terancam Kurungan Satu Tahun Penjara

TERPECAH BELAH - Kapolres Magelang AKBP Yudianto Adhi Nugroho ingatkan masyarakat jangan terpecah belah akibat beda pilihan dalam pemilu. (suaramerdeka.com/ Tuhu Prihantoro)
TERPECAH BELAH - Kapolres Magelang AKBP Yudianto Adhi Nugroho ingatkan masyarakat jangan terpecah belah akibat beda pilihan dalam pemilu. (suaramerdeka.com/ Tuhu Prihantoro)

KOTA MUNGKID, suaramerdeka.com - Kapolres Magelang, AKBP Yudianto Adhi Nugroho mengatakan, masyarakat jangan sampai terpecah belah akibat beda pilihan dalam Pemilu 2019. Karena pada hakekatnya, pemilu adalah proses untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang tugasnya memajukan bangsa dan negara.

Pemilu 2019 terdiri dari lima pemilu, yakni memilih calon presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Hendaknya pemilu dijadikan ajang pesta demokrasi untuk lebih mempererat dan memperkokoh persatuan,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergitas Polri dan Masyarakat Serta Stake Holder Dalam Mewujudkan Pileg dan Pilres Tahun 2019 yang Aman dan Kondusif, Rabu (23/1).

Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat dan stake holder untuk ikut mengawal dan mensukseskan proses jalannya Pemilu 2019. Polri, KPU dan Bawaslu pasti tidak akan maksimal dalam mengawal jalannya proses pemilu. Hal itu dikarenakan keterbatasan jumlah personel dan keterbatasan waktu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, M Habib Shaleh, lebih menekankan netralitas aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI dalam menghadapi Pemilu 2019.

“Ada larangan tegas ASN, Kades, Polri, dan TNI tidak boleh berpolitik. Tidak boleh terlibat dalam proses kampanye. Jika terbukti melanggar, terancam hukuman kurungan setahun penjara atau denda Rp 12 juta,” katanya.

Ia mengemukakan, selama Pilkada 2018 pihaknya mencatat 12 pelanggaran yang dilakukan ASN. Masing-masing kepala dinas, tiga camat, tiga kepala desa, dan lima perangkat desa.


(Tuhu Prihantoro/CN33/SM Network)