• KANAL BERITA

HNSI Batang Keluhkan Lambatnya Pengeluaran SIPI

Suasana pelabuhan perikanan Batang. (suaramerdeka.com/dok)
Suasana pelabuhan perikanan Batang. (suaramerdeka.com/dok)

BATANG,suaramerdeka.com - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batang, Teguh Tarmujo, mengeluhkan lambatnya pelayanan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.

"Saya menerima keluhan dari teman-teman pemilik kapal di atas 30 GT yang perizinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena hampir enam bulan, sejak permohonan SIPI tersebut diajukan, belum juga diterbitkan," kata Teguh Tarmujo, Selasa (22/1).

Kelambanan dalam mengeluarkan SIPI, ujar Teguh, menjadi persoalan bagi nelayan karena berakibat tidak bisa melaut untuk menangkap ikan. “Maka permasalahan ini perlu disikapi oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, jangan sampai berlarut-larut dalam menerbitkan SIPI. Idealnya dengan diberlakukannya sistem online, seharusnya mempermudah, tapi ternyata menimbulkan banyak keluhan, karena untuk mengurus SIPI sampai berbulan-bulan, belum juga keluar,” ucap Teguh.

Perpanjangan (masa berlakunya) SIPI untuk kapal 30 GT ke wabah dengan menggunakan alat tangkap cantrang menjadi angin segar bagi nelayan Batang. “Namun disayangkan masa perpanjangan SIPI itu berlangsung dengan perhelatan pemilihan legislatif dan Presiden 2019. HNSI Kabupaten Batang tidak menghendaki kalau nelayan menjadi salah satu komoditas politik menjelang pemilihan legislatif dan Presiden," tambah Teguh.

Menurut Teguh, permasalahan nelayan terkait masalah SIPI dan cantrang betul-betul murni diselesaikan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Tidak ada kepentingan apa pun yang melatar belakanginya.

"Saya cenderung kurang sreg (puas) kalau ujung-ujungnya nanti dijadikan komoditas untuk kepentingan politik tertentu,"paparnya.

Jumlah nelayan di Kabupaten Batang, terang Teguh, cukup besar. Yaitu 11.000 orang dan mereka yang sudah mempunyai kartu tanda anggota HNSI sejumlah 10.079 orang.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Kabupaten Batang melalui Kasi Pengelolaan Kesyahbandaraan, Djati Pramono mengatakan, untuk perizinan bidang kelautan dan perikanan menjadi kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), terkait dengan SIUP dan perpanjangan SIPI.

"Masalah perpanjangan SIPI Kapal 30 GT ke atas menjadi kewenangan Kementerian, keterlambatan mungkin bisa disebabkan harus ada cek fisik, sehingga butuh waktu mencocokan dengan dokumen-dokumen kapalnya," jelas Djati Pramono.


(Kasirin Umar/CN40/SM Network)