• KANAL BERITA

Pastikan Pasokan Stabil, Pemerintah Perlu Evaluasi Tata Niaga Jagung

Foto: suaramerdeka.com/ dok
Foto: suaramerdeka.com/ dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah Perlu memastikan harga jagung dan ketersediannya di pasar terus stabil. Fluktuasi harga dan ketersediaannya di pasar menyebabkan meningkatkan harga-harga bahan pangan protein yang dikonsumsi masyarakat, seperti daging ayam, telur ayam dan daging sapi. Untuk itu, pemerintah perlu mengevaluasi beberapa hal dalam tata niaga jagung.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman dalan siaran pers yang diterima Suaramerdeka.com mengatakan, "Pada paruh pertama 2018, konsumsi jagung untuk pakan ternak mencapai 8,6 juta ton yang setara dengan lebih dari 70% total konsumsi jagung di Indonesia pada periode tersebut. Sementara itu pada periode 2009-2018, konsumsi jagung untuk pakan ternak meningkat sebayak 477.780 ton per tahun."

Untuk mengatasi kekurangan suplai, pemerintah menjalankan program Upaya Khusus (UPSUS) dengan membagikan benih jagung hibrida gratis. Sayangnya kebijakan ini hanya bisa meningkatkan hasil produksi jagung sebanyak 294.440 ton per tahun.

"Akibat hasil produksi nasional belum bisa memenuhi kebutuhan nasional, harga jagung, yang sebagian besar digunakan sebagai pakan ternak, terus meningkat. Kenaikan harga telur ayam, daging ayam dan daging sapi berdampak pada 21 juta rumah tangga petani dan 35 juta rumah tangga non petani yang merupakan net consumers yang artinya membeli jagung lebih banyak daripada yang mereka tanam sendiri,” jelas Ilman.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah, pertama adalah penerapan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 57 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Pemendag) nomor 21 tahun 2018. Keduanya memiliki poin-poin yang justru bertentangan satu sama lain dalam menentukan pihak mana yang berwenang untuk mengimpor jagung dan dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh para importir resmi.

Ilman menambahkan, kedua peraturan tersebut juga memberlakukan prosedur yang panjang untuk mendapatkan lisensi impor. Untuk mendapatkan dokumen ini, lanjut Ilman, dibutuhkan sekitar 53 hari kerja. Hal ini dapat menyebabkan impor dilakukan pada waktu yang tidak tepat yaitu pada saat harga jagung dunia sedang rendah.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah, dalam lima tahun reformasi, pemerintah sebaiknya menghentikan program UPSUS di daerah yang petaninya lebih suka menggunakan benih hibrida non subsidi yang berkualitas tinggi.

Pemerintah sebaiknya memberikan dukungan kepada petani selagi mereka beralih dari benih tradisional ke benih hibrida yang lebih produktif dan tahan penyakit. Para petani juga sebaiknya diarahkan untuk bekerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi proses pascapanen.


(Linda Putri, Red/CN33/SM Network)