• KANAL BERITA

Target Swasembada Kedelai Layak Dikaji Ulang

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Target swasembada kedelai yang dicanangkan pemerintah pada 2020 layak dikaji ulang. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Arief Nugraha mengatakan, ada beberapa alasan kenapa target ini patut dipertimbangkan. Pertama adalah, kedelai adalah tanaman yang sebenarnya merupakan tanaman sub-tropis, sehingga pertumbuhan di daerah tropis seperti Indonesia menjadi tidak maksimal.

Iklim adalah salah satu faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas. Berdasarkan data BPS pada 2018, kedelai Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, di mana produksi Indonesia hanya sebesar 982.598 Ton. Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, Indonesia perlu melakukan impor sebanyak 2,6 juta ton untuk menutupi kekurangan produksi dalam negeri.

"Jumlah selisih produksi yang besar ini perlu dipertimbangkan, karena dari jumlah ini dirasa masih terlalu jauh untuk melakukan swasembada. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pengrajin tempe dan tahu," jelas Arief.

Selain itu, lanjut Arief, kedelai adalah jenis tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimal. Sementara itu di Indonesia, curah hujan yang tinggi pada musim hujan sering berakibat tanah menjadi jenuh air. Selain itu drainase yang buruk juga menyebabkan tanah juga menjadi kurang ideal untuk pertumbuhan kedelai.

"Usaha produksi kedelai di Indonesia harus menyesuaikan dengan pola dan rotasi tanam. Hal ini disebabkan karena petani belum menilai kedelai sebagai tanaman utama," jelas Arief.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, jumlah impor kedelai dari tahun 2015-2018 justru mengalami peningkatan. Impor pada tahun 2015 dan 2016 berjumlah sekitar 2,3 juta ton, 2017 sejumlah 2,7 juta ton dan mengalami sedikit penurunan pada 2018 menjadi 2,6 juta ton. Sementara itu jumlah produksi kedelai pada rentang waktu yang sama adalah 963.183 ton pada 2015, 859.653 pada 2016, 538.728 pada 2017 dan 982.598 pada 2018.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)