• KANAL BERITA

Minim, Pengembangan Ekonomi Pedesaan

90% Dana Desa untuk Infrastruktur

WISATA DESA : Anak-anak berkunjung ke kebun durian di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe yang dikelola kelompok sadar wisata untuk kegiatan ekonomi kreatif wisata berbasis potensi desa. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)
WISATA DESA : Anak-anak berkunjung ke kebun durian di Desa Margorejo, Kecamatan Dawe yang dikelola kelompok sadar wisata untuk kegiatan ekonomi kreatif wisata berbasis potensi desa. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)

KUDUS, suaramerdeka.com - Kegiatan pembangunan infrastruktur masih mendominasi penggunaan dana desa di Kabupaten Kudus. Bahkan kegiatan infrastruktur menelan hampir 90 persen dari total dana desa, sehingga kegiatan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sangat minim,

‘’Pembangunan yang terlihat masih berupa kegiatan penunjang seperti akses jalan untuk kelancaran akses atau aktivitas warga sehari-hari,’’ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Adi Sadhono, Jumat (11/1).

‘’Kegiatan seperti pelatihan pengembangan wirausaha atau permodalan untuk masyarakat yang bersumber dari dana desa memang belum terlihat. Namun pembangunan fisik tentunya juga sangat diharapkan masyarakat,’’ katanya.

Tahun 2018, Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran dana desa untuk Kabupaten Kudus sebesar Rp 117, 97 miliar. Pemerintah Desa saat ini masih menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan tahun 2019.

‘’Pemerintah Desa masih menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk merencanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran dana desa,’’ katanya.

Untuk pengembangan ekonomi masyarakat, sejumlah desa di Kabupaten Kudus merintis pendirian badan usaha milik desa (BUMDes) dengan bidang usaha berbeda-beda. Saat ini tercatat 27 BUMDes dari 123 desa sudah terbentuk di Kabupaten Kudus.

Salah satu BUMDes di Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kudus cukup sukses dalam pengembangan usaha persewaan tempat berjualan makanan dan mengelola jasa pembuangan sampah dari rumah tangga.

‘’Jika pemerintah desa belum berani menyasar pengembangan di bidang perekonomian masyarakat, bisa saja menggandeng pihak swasta dalam pemberian pelatihan kerjanya, sedangkan bantuan alat penunjang usahanya bisa diadakan oleh pemerintah desa,’’ katanya.


(Saiful Annas/CN39/SM Network)