• KANAL BERITA

Mediator Sengketa di Kudus Bentuk AMK

Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs Ali Mufid menyerahkan SK kepada ketua asosiasi mediator Kudus (AMK) Dr Sukresno Sh MHum Mediator kemarin. (suaramerdeka.com/Septina Nafiyanti)
Ketua Pengadilan Agama Kudus Drs Ali Mufid menyerahkan SK kepada ketua asosiasi mediator Kudus (AMK) Dr Sukresno Sh MHum Mediator kemarin. (suaramerdeka.com/Septina Nafiyanti)

KUDUS, suaramerdeka.com - Mediator sengketa di Kabupaten Kudus membentuk asosisasi mediator Kudus (AMK) yang diresmikan di aula Pengadilan Agama (PA) Kudus Jum'at (11/1).

''AMK ini sebagai wadah bagi mediator untuk melaksanakan aktualisasi diri sebagia mediator,'' ungkap ketua AMK Dr Sukresno Sh MHum Mediator pada kegiatan peresmian AMK kemarin.

Dibentuknya AMK ini juga sebagai implementasi pengabdian masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang dibantu oleh mediator. Peran mediator dalam menyelesaikan kasus sengketa saat ini sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kritikan yang ditujukan kepada keberadaan, fungsi, dan peran peradilan. 

Menurut Sukresno, peran dan fungsi peradilan dianggap terlalu padat, lamban dan membuang waktu, biaya mahal, kurang tanggap, serta terlampau teknis. Oleh karena itu, mediator yang tergabung dalam AMK diharapkan menjadi solusi dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah.

''Mediator di sini berfungsi menengahi dan menyelesaikan sengketa sebagai pihak atau posisi yang netral,'' katanya.

Dia menjelaskan, setiap penyelesaian sengketa sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian  cara litigasi atau melaui pengadilan dan cara nonlitigasi melalui mufakat dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator yang netral.

''Penyelesaian dengan cara mediasi ini memiliki keunggulan, yaitu prosedur yang sederhana, efektif dan efisien, biaya tidak mahal, serta tidak memutuskan hubungan kekluargaan,'' katanya.

Mediator yang tergabung dalam AMK ini, lanjut Sukresno, telah bersertifikasi mediator. 

''Kami harapkan, pengusaha ataupun pihak lain yang membutuhakn mediator di kabupaten Kudus dan sekitarnya bisa memanfaatkan mediator di AMK ini,'' katanya.

Ketua pengadilan Agama Kudus Drs Ali Mufid menyampaikan, mediator memang sangat dibuthkan saat ini, sehingga keberadaan AMK juga disambut sangat baik. Setiap penyelesaian sengketa melaui pengadilan, dalam hal ini pengadilan juga harus memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk berdamai. 

Sepanjang tahun 2018, ada 1.351 perkara yang masuk PA Kudus. 288 kasus melalui mediasi, dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi ini hanya 11 kasus. Diharapkan, dengan adakanya AMK, akan ada banyak perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi. 


(Septina Nafiyanti/CN42/SM Network)