• KANAL BERITA

Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan Perlu Jadi Prioritas Pemerintah

Foto: suaramerdeka.com / dok
Foto: suaramerdeka.com / dok

JAKARTA, suaramerdeka.com - Banyak hal yang perlu dicapai pemerintah dalam sektor pendidikan, salah satunya adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Peningkatan akses terhadap pendidikan sangat penting karena hal tersebut mendukung berjalannya pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, keadaan sektor pendidikan Indonesia saat ini merupakan hambatan bagi terwujudnya perkembangan inklusif. Berbagai upaya tengah dilakukan para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam memperbaiki sektor pendidikan Indonesia, seperti melalui peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas serta lingkungan pembelajaran yang baik.

Hasil penelitian CIPS mengungkapkan bahwa penyedia layanan pendidikan swasta berbiaya murah (low cost private school) memiliki peranan penting untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi kaum marginal. Berdasarkan hasil evaluasi PISA (Program for International Student Assessment) di tahun 2015, 42% masyarakat Indonesia berusia 15 tahun belum memiliki kemampuan matematika, sains dan membaca sesuai standar minimum PISA. Minimnya knowledge valorization (valorisasi pengetahuan) merupakan salah satu hambatan bagi pertumbuhan pendidikan di Indonesia.

“Knowledge valorization dapat diartikan sebagai proses penggunaan pengetahuan yang diperoleh melalui riset menjadi sebuah produk atau jasa yang dapat digunakan secara konkret bagi kepentingan umum. Hal ini masih jarang dilakukan di Indonesia,” jelas Pandu.

Sebagai upaya dalam mewujudkan knowledge valorization untuk mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) di Indonesia, khususnya SDG4 – Pendidikan yang Berkualitas, UNESCO menunjuk Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) sebagai mitra pelaksana nasional (Leading National Implementing Partner / LNIP).

Sebagai pemrakarsa upaya knowledge valorization, CIPS bersama dengan UNESCO akan membentuk Kelompok Kerja Nasional (National Working Group) yang beranggotakan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan di Indonesia. Kelompok Kerja Nasional ini terdiri dari institusi pemerintah maupun non-pemerintah. Para pemangku kepentingan yang tergabung di dalam Kelompok Kerja Nasional idealnya adalah lembaga atau institusi yang memiliki informasi publik berbasis riset (research-based knowledge) mengenai berbagai macam topik yang terkait dengan sektor pendidikan, seperti kompetensi guru, motivasi siswa, biaya pendidikan, dan lain lain; ataupun lembaga atau institusi yang memiliki fokus pada pengembangan pendidikan nasional.

Informasi publik yang dimiliki oleh Kelompok Kerja Nasional ini, lanjt Pandu, nantinya diharapkan dapat dikumpulkan dan diselaraskan, sehingga informasi dari berbagai sumber dapat diakses melalui satu pintu. Penggabungan akses informasi ini dapat meminimalisir kesalahan pada data dan memudahkan dalam mengolah informasi. Dengan peningkatan akurasi serta kemudahan pengolahan informasi, inovasi program dan jasa untuk mendorong pertumbuhan sektor pendidikan nasional akan menjadi lebih efektif.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)