• KANAL BERITA

Kurikulum Antikorupsi Harus Relevan dan Sesuai Zaman

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Inisiatif KPK yang bekerjasama dengan beberapa kementerian untuk menerapkan pendidikan antikorupsi di seluruh instansi pendidikan di Indonesia perlu didukung. Hal ini sangat penting mengingat korupsi masih menjadi salah satu permasalahan utama Indonesia. Namun pemerintah juga harus bisa memastikan kurikulum antikorupi relevan dan bisa sesuai dengan perkembangan zaman.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, keberlangsungan dan relevansi dari kurikulum tersebut harus menjadi perhatian penting pemerintah. Untuk itu, rancangan kurikulumnya harus melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam isu dan pemberantasan korupsi.

“Meskipun pendidikan antikorupsi ini sebetulnya sudah diterapkan sejak beberapa tahun lalu, namun pelaksanaannya belum diwajibkan dan hanya beberapa instansi pendidikan yang sudah melakukannya. Dengan kerjasama ini, kementerian terkait akan menyusun kurikulum pendidikan antikorupsi serta mewajibkan institusi pendidikan dibawahnya untuk melaksanakan kurikulum ini pada tahun ajaran 2019/2020 mendatang,” jelas Pandu.

Di dalam kurikulum tersebut, lanjutnya, sebaiknya juga berisikan mengenai berbagai tindakan pencegahan dan juga praktek pengawasan terhadap korupsi. Hal ini diharapkan bisa memperkat pemahaman siswa mengenai bentuk korupsi, tindakan pencegahan dan juga tindakan pengawasannya. Hal ini penting karena korupsi adalah sebuah budaya yang pencegahannya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat juga untuk dapat memahami cara pengawasan tata kelola dan penindakan terhadap praktik korupsi.

Selain itu, penerapan nilai-nilai antikorupsi juga harus dilakukan di lingkungan dunia pendidikan, seperti misalnya kejujuran dan transparansi. Diharapkan dengan adanya penerapan nilai kejujuran dan budaya transparansi, dunia pendidikan akan dapat menekan potensi terjadi tindak kecurangan dan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.

Implementasi kurikulum antikorupsi yang akan dimulai pada 2019 ditandai dengan penandatangan komitmen oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)