• KANAL BERITA

KPPN Banjarnegara Serahkan DIPA 2019

SERAHKAN DIPA: Asisten Bidang Ekonomi dan Kesra Setda Banjarnegara Singgih Haryono didampingi Kepala KPPN Banjarnegara Ghaos Sudrajat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada perwakilan satuan kerja. (suaramerdeka.com/Castro Suwito)
SERAHKAN DIPA: Asisten Bidang Ekonomi dan Kesra Setda Banjarnegara Singgih Haryono didampingi Kepala KPPN Banjarnegara Ghaos Sudrajat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada perwakilan satuan kerja. (suaramerdeka.com/Castro Suwito)

BANJARNEGARA, suaramerdeka.com -  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 kepada 49 satuan kerja (satker). Total anggaran DIPA yang diserahkan mencapai Rp 690,65 miliar.

Penyerahan DIPA secara simbolis dilakukan oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjarnegara Singgih Haryono kepada perwakilan satker yang berkantor di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam sambutan yang dibacakan Singgih menyatakan, terdapat beberapa kebijakan dalam APBN 2019 yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Antara lain, penguatan bidang kesehatan melalui program stunting terintegrasi, penajaman anggaran pendidikan, penguatan Program Keluarga Harapan (PKH), pooling fund bencana alam, percepatan pembangunan infrastruktur, dan lainnya. 

Dengan begitu banyaknya sasaran kebijakan, lanjutnya, maka penggunaan anggaran harus benar-benar efisien.

"Belanja APBN harus money follow program, jangan hanya dipakai tetapi tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak fokus," katanya. 

Untuk itu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan kepada seluruh satker kementerian dan lembaga serta perangkat daerah. Pertama, persiapkan dengan baik program-program tahun 2019 sehingga dapat berjalan efektif sejak awal Januari 2019.  Persiapan lelang harus dilakukan lebih awal dengan memanfaatkan e-procurement dan e-katalog LKPP. Kedua, pastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan fokus pada income bukan output.

"Anggaran harus digunakan untuk kegiatan utama bukan kegiatan pendukung seperti rapat, perjalanan dinas, dan pembayaran honor tim," katanya. 

Ketiga, setiap rupiah yang keluar dari APBN 2019 harus dipastikan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

"Jangan ada lagi yang bermain-main dengan korupsi, jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran, jangan ada pemborosan, jangan ada mark up," tegasnya. 

Kepala KPPN Banjarnegara Ghaos Sudrajat menambahkan, dari 49 satker di lingkup KPPN Banjarnegara yang mendapat alokasi, 20 satker mengalami kenaikan alokasi dan 29 satker mengalami penurunan. Kenaikan terbesar pada KPU Banjarnegara dengan kenaikan alokasi Rp 13,83 miliar. Sedangkan yang mengalami penurunan terbesar adalah Polres Wonosobo dengan sebesar Rp 15,99 miliar. 

"Kenaikan signifikan KPU Banjarnegara karena pelaksanaan Pemilu pada April 2019. Sedangkan penurunan alokasi pada Polres Wonosobo karena pembangunan Mapolres Wonosobo telah selesai pada tahun 2018," katanya. 


(Castro Suwito/CN39/SM Network)