• KANAL BERITA

Pramuka Waswas, Bumi Perkemahan Pantaran Diminta Desa

foto: istimewa
foto: istimewa

BOYOLALI, suaramerdeka.com - Kwartir Cabang (Kwarcab) Boyolali berharap jajaran terkait memikirkan keberadaan bumi perkemahan (buper), menyusul wacana pengambilalihan Buper Indraprastha (Pantaran)oleh Pemdes Candisari, Kecamatan Ampel.

‘’Keberadaan Buper Indraprastha penting bagi gerakan Pramuka. Sebab banyak kegiatan yang dilakukan membutuhkan lokasi yang representatif,’’ ujar Ketua Kwarcab Boyolali, Supana, yang disampaikan kepada seribuan Pembina Pramuka pada acara Karang Pamitran tingkat Kabupaten di Balai Sidang Mahesa, Kamis (20/12).

Bumi perkemahan yang dikenal dengan nama Pantaran itu, selama ini dikelola oleh Kwarcab Boyolali untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan perkemahan. Namun, Pemerintah Desa Candisari, Kecamatan Ampel berencana mengambil alih lahan tersebut.

‘’Kami membutuhkan bumi perkemahan yang representatif. Begitu juga dengan sanggar bakti Kwarcab Boyolali yang belum memenuhi syarat, perlu penanganan,’’ jelasnya.

Sanggar Kwarcab Boyolali masih menjadi satu dengan Kantor Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo. Pihaknya berharap Pemkab Boyolali dapat membuatkan sanggar di kawasan Kebun Raya Indrokilo. ‘’Sekaligus meramaikan kebun raya yang akan selesai pembangunanya,’’ lanjut Supana.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menyoroti minimnya anggaran untuk kegiatan kepramukaan 2019. ’’Kami mohon solusi anggaran untuk Pramuka kepada kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Boyolali,'' ujarnya.

Sementara Kepala Disporapar Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, meminta Kwarcab menggali sumber dana lain, lantaran berdasarkan regulasi sumber pendanaan Pramuka tak hanya dari APBD.

‘’Bisa dengan iuran anggota sesuai kemampuan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan,’’ kata Wiwis.

Namun Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, Agung Supardi, berjanji memenuhi permintaan anggaran untuk Pramuka. Estimasi seluruh anggaran selama 2019 sekitar Rp 800 juta. ‘’Anggota tak perlu iuran. Ketua DPRDsudah menginstruksikan untuk Pramuka tidak usah ada pungutan,’’ ungkapnya.

Terkait keberadaan Sanggar Pramuka, pihaknya meminta untuk berkoordinasi dengan instansi terkait. Jangan sampai melanggar aturan, karena Kebun Raya berfungsi sebagai wahana konservasi. ‘’Kalau untuk kegiatan pramuka ingin memanfaatkan Kebun raya, tentu kami mendukung,’’ tandasnya. 


(Joko Murdowo/CN40/SM Network)