• KANAL BERITA

Satker Penerima DIPA 2019 Wilayah KPPN Magelang Turun

SERAHKAN DIPA: Didampingi Kepala KPPN Magelang, Hartana, Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina simbolis menyerahkan DIPA 2019 kepada perwakilan kuasa anggaran di Hotel Atria Magelang. (Foto: suaramerdeka.com/Asef Amani)
SERAHKAN DIPA: Didampingi Kepala KPPN Magelang, Hartana, Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina simbolis menyerahkan DIPA 2019 kepada perwakilan kuasa anggaran di Hotel Atria Magelang. (Foto: suaramerdeka.com/Asef Amani)

MAGELANG, suaramerdeka.com – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2019 senilai Rp 1.917.265.398.000. DIPA sebesar ini dialokasikan pada 89 satuan kerja (satker) kementerian/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang.

Secara simbolis DIPA diserahkan Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina ke perwakilan kuasa anggaran saat acara penyerahan di Hotel Atria Magelang, Kamis (20/12). Turut mendampingi Kepala KPPN Magelang, Hartana.

“Total 89 satker itu terdiri dari Kota Magelang 33 DIPA Satker Rp 980.228.278.000, Kabupaten Magelang 31 DIPA Satker Rp 561.011.991.000, dan Kabupaten Temanggung 25 DIPA Satker Rp 376.025.398.000,” ujar Hartana.

Dia menuturkan, DIPA tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 2 persen dari DIPA tahun 2018 lalu yang mencapai Rp 2.717.044.063.000. Penurunan ini salah satunya disebabkan jumlah Satker yang turun dari 93 Satker tahun 2018 menjadi 89 Satker di tahun 2019.

“Meski begitu, biasanya di tengah perjalanan ada satker-satker baru yang muncul,” katanya.

Hartana mengungkapkan, serapan DIPA tahun 2018 hingga 19 Desember mencapai 92,49 persen (Rp 2.512.909.071.826). Serapan terbanyak belanja bantuan sosial sebesar 99,60 persen (Rp 1.248.000.000) dan terendah belanja barang 86,26 persen (Rp 764.326.012.438).

“Adapun sisa dana per 19 Desember ini sebesar Rp 204.134.991.174,” tuturnya.

Wakil Wali Kota Magelang, Windarti Agustina mengutarakan, penyerahan DIPA ini merupakan tahap akhir proses perencanaan dan tahap awal pelaksanaan. Fungsinya sebagai dokumen dasar pelaksanaan kerja dan pencairan dana.


(Asef Amani/CN41/SM Network)