• KANAL BERITA

Banyak Kontraktor Belum Cairkan Dana

Ketua Komisi C, Sudjaka Martana, dan Wakilnya, Nusron, menyaksikan mushala di SD Kandang Panjang yang perlu direhab. (suaramerdeka.com/Trias Purwadi)
Ketua Komisi C, Sudjaka Martana, dan Wakilnya, Nusron, menyaksikan mushala di SD Kandang Panjang yang perlu direhab. (suaramerdeka.com/Trias Purwadi)

PEKALONGAN, suaramerdeka.com – Kendati proyek fisik hampir rampung, namun banyak kontraktor belum mencairkan anggaran. Tahun 2018, progres proyek fisik di Dinas Pendidikan hampir 100 persen, sehingga akhir bulan ini bakal rampung.

‘’Ada yang baru mengambil uang muka atau pencairan tahap pertama, atau ada yang sama sekali belum mengambil. Mungkin kontraktornya banyak duit. Kita berharap kepada kontraktor segera mencairkan. Kalau tidak dicairkan dalam batas waktu tertentu, pajak itu akan menjadi tanggungan kontraktor,’’ kata Kepala Dindik Kota Pekalongan, Suroso.

Suroso mengatakan itu dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD di ruang sidang, Selasa (18/12). Rapat yang dipimpin ketua Komisi C, Sudjaka Martana, dan wakilnya, Nusron, selain dihadiri Kepala Dindik Suroso juga dihadiri Kabid Sarpras, Choirul Huda, Kabid PTK, Mabruri dan beberapa staf.

Menurut Sudjaka Martana itu, rapat kerja dengan Dindik itu diperlukan karena OPD tersebut banyak mengerjakan proyek fisik dengan nilai Rp 20 miliar. ‘’Kita melakukan pengawasan agar proyek tidak molor. Sebab, kalau molor maka akan menyulitkan siswa,’’ katanya.

Menurut dia, selain membahas soal proyek fisik, rapat kerja ini juga menyampaikan masalah honor GTT dan PTT yang dinilai masih rendah. Meski tenaga GTT dan PTT mendapatkan bantuan penghargaan dan perlindungan, tetapi masih jauh dari UMK.

Suroso menjelaskan, jumlah GTT dan PTT di SMP dan SD negeri tercatat 654 orang. Keberadaan GTT itu lantaran beberapa sekolah kekurangan guru mata pelajaran. Namun Dindik belum melakukan verifikasi dan validasi, apakah GTT itu benar-benar dibutuhkan atau tidak.

Verifikasi itu diperlukan, berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi GTT. Syarat itu antara lain ijazah S1, ijazah guru, ijazahnya linier dan lain-lain. ‘’Dindik akan melakukan validasi dan verifikasi. Hasilnya nanti akan kita laporkan ke Pak Wali Kota, apakah bisa dikontrak sebagai tenaga kegiatan atau tidak. Dengan SK Wali Kota, maka honor GTT bisa diambilkan dari APBD,’’ katanya.

Dia mengakui kadang sekolah bingung terhadap GTT yang sebenarnya sudah tidak dibutuhkan. Misalnya semula ada lima GTT, setelah ada pengangkatan dua guru ASN, mestinya dua GTT itu sudah tidak diperlukan lagi.

Dalam kondisi seperti itu, pihak sekolah juga tidak tega mengeluarkan dua guru tersebut dengan alasan kemanusiaan.Masalah pelik seperti itu memerlukan solusi melibatkan banyak pihak.


(Trias Purwadi/CN40/SM Network)