• KANAL BERITA

TP4D Rembang : Proyek Tak Selesai, Putus Kontrak

Pembangunan gedung layanan stroke RSUD Dr R Soerasno menjadi proyek yang paling parah keterlambatannya berdasarkan hasil pengamatan TP4D Rembang. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
Pembangunan gedung layanan stroke RSUD Dr R Soerasno menjadi proyek yang paling parah keterlambatannya berdasarkan hasil pengamatan TP4D Rembang. (suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Rembang menyarankan agar rekanan diputus kontrak, jika setelah diberikan waktu perpanjangan, proyek tetap tidak selesai. Hal itu disampaikan oleh Ketua TP4D Kabupaten Rembang, Bintarno, saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di Kantor Kejari Rembang, Senin (17/12) siang kemarin. TP4D juga menghadirkan Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, sebagai wakil dari Non-Goverment Organisation (NGO).

Bintarno mengungkapkan, mekanisme putus kontrak merupakan hal biasa yang terjadi. TP4D hanya menjaga agar tidak ada kerugian negara apabila terjadi putus kontrak. Sehingga langkah pendampingan akan terus dilakukan.

Ia menjelaskan, TP4D mengarahkan, agar penyelesaian proyek tidak sampai melebihi batas akhir pencairan anggaran di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Rembang. “Memang ada Perpres Nomor 16 2018 yang boleh melewati tahun anggaran. Namun, apakah Perpres itu bisa dilaksanakan, tidak serta-merta. Kita harus melihat kapan Perpres itu dikeluarkan,” terang Bintarno.

Ia menegaskan, jika tidak selesai sampai batas akhir pencairan maka mekanisme yang diterapkan adalah putus kontrak. Jika hal itu terjadi, maka yang dibayar kepada rekanan adalah volume pekerjaan terakhir.

“Kalau tidak selesai (sampai akhir pencairan), putus kontrak. Kami akan pantau jangan sampai pembayaran melebihi apa yang terpasang. Sehingga tidak ada kerugian negara. Itu berlaku semua (proyek), baik pendampingan TP4D mau pun di luar itu,” ujarnya.

Data dari TP4D, tahun ini ada total 29 proyek yang mendapatkan pendampingan. Dari proyek-proyek pendampingan tersebut, lima di antaranya molor dan mendapatkan perpanjangan waktu pengerjaan. Paling kritis adalah proyek pembangunan layanan stroke di RSUD Dr R Soetrasno Rembang.

“TP4D sudah berperan maksimal. Kami turun ke lapangan memberikan petunjuk. Jika kinerja kami dipertanyakan, apa yang dipertanyakan. Saran, petunjuk pelaksanaan. Ada tertib adminisrasi, kontrak, keuangan. Masukan dalam satu kegiatan, sudah kami laksanakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Lespem Rembang, Bambang Wahyu Widodo juga mengingatkan akan peran pengawasan yang seharusnya dilakukan DPRD Rembang harus dijalankan dengan baik. Jangan sampai peran itu dilaksanakan tidak maksimal.

“Kalau sudah didampingi TP4D merasa aman, justru tidak menurut saya. Ada persepsi salah, kalau sudah didampingi TP4D mereka ayem. Kalau saya, didampingi TP4D kinerja harus ditingkatkan. Bukan merasa aman, di situlah persepsi yang salah,” paparnya.

Sementara itu, pantauan suaramerdeka.com, sejumlah pekerja masih mengebut penyelesaian proyek yang mendapatkan perpanjangan pengerjaan. Pekerjaan masih ada di antaranya pada proyek eks-Kawedanan Pamotan, serta dua proyek di RSUD dr R Soetrasno Rembang.


(Ilyas al-Musthofa/CN40/SM Network)