• KANAL BERITA

Pilkades Jor-joran Politik Uang

Ilustrasi: Istimewa
Ilustrasi: Istimewa

SLAWI, suaramerdeka.com – Kalangan anggota DPRD Kabupaten Tegal menilai praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dinilai lumrah,  bahkan masyarakat seolah-olah ketagihan, sehingga memicu politik uang dalam setiap pilkades cenderung jor-joran.

‘’Politik uangdalam Pilkades sudah menjadi hal yang biasa, karena tidak ada lembaga yang mengawasi dan memberikan sanksi,’’ kata anggota DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni, Selasa (11/12).

Tahun ini, pilkades serentak gelombang II tahun 2018 di Kabupaten Tegal, menyisakan sekitar empat hari. Sejumlah calon kades di sejumlah desa dari 116 desa jor-joran membagikan uang dan sembako, sehingga perlu diantisipasi untuk menekan praktik politik uang itu.

Menurut Khuzaeni, praktik politik uang di Pilkades agaknya menjadi embrio praktik politik uang di tingkatan pemilihan lebih tinggi. ‘’Hampir setiap desa yang melaksanaan Pilkades ada praktik politik uang. Ini membuat masyarakat menjadi ketagihan,’’ tuturnya.

Jika ada pemilihan baik pemilihan anggota DPRD, pemilihan bupati dan pemilu lainnya, lanjut Khuzaeni, yang ditanyakan soal uang. Pasalnya, tidak ada lembaga pengawasan ketat, dan sekaligus memberikan saksi tegas.

Sementara panitia penyelenggara hanya berwenang melakukan kegiatan pemilihan. Sedangkan, tim pemantau tidak ada kewenangan untuk menindak praktik politik uang. Panitia pelaksanaan Pilkades juga tidak ada lembaga khusus pengawasan. ‘’Harus ada perubahan perda pelaksanaan Pilkades,’’ tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Agus SalimIa menuturkan, praktik politik uang di Pilkades belum diatur secara jelas. Pihaknya meminta ada revisi Perda tentang Pilkades. Pasalnya, politik uang akan merusak demokrasi dan masyarakat. ‘’Pilkades sumber awal politik uang, karena pengawasan tidak ada,’’ katanya.

Kepala Bappermades Kabupaten Tegal, Prasetyawan menjelaskan, ketentuan Perbup No 27/2018 telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) huruf J, menegaskan pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan/atau barang dan/materi kepada peserta kampanye/ masyarakat calon pemilih.

Jika melanggar dan  dapat dibuktikan oleh panitia, diberi sanksi mulai dari peringatan sampai pencabutan hak kampanye atau digugurkan ikut pemilihan oleh panitia. Untuk membuktikan memerlukan waktu dengan proses hukum oleh Aparat Penegah Hukum (APH).

‘’Panitia yang melaporkan ke APH dengan dasar  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan menjadi dasar pemberian sanksi pemberhentian kepada kades terpilih, meskipun sudah dilantik,’’ jelasnya.


(Dwi Putra GD/CN41/SM Network)