• KANAL BERITA

Pemkab Batang Terima Penghargaan JDIHN 2018 dari Kemenkumham

PENGHARGAAN: Bupati Batang Wihaji (kedua dari kanan) ketika menerima penghargaan (JDIHN) 2018 dari Kemenkumham. (suaramerdeka.com / dok)
PENGHARGAAN: Bupati Batang Wihaji (kedua dari kanan) ketika menerima penghargaan (JDIHN) 2018 dari Kemenkumham. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA,suaramerdeka.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang menerima penghargaan sebagai anggota terbaik ketiga Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2018 dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Penghargaan terbaik pertama dan kedua diterima Pemkab Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemkab Tuban Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Penyerahan penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Benny Riyanto kepada Bupati Batang Wihaji di Swiss-Belhotel Jakarta, Senin malam, (10/18). "Terimaksih dan apresiasi kepada Bagian Hukum sebagai leading sektornya yang menjadikan e-JDIH terbaik ke tiga se Indonesia," kata Bupati Wihaji usai menerima penghargaan.

Bupati mengatakan informasi tentang regulasi sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, sehingga selaku pemerintah harus wajib memberikan pelayanan melalui aplikasi JDIH yang terintegrasi tingkat nasional. "Penghargaan ini menjadi inspirasi kita bersama untuk meningkatkan pelayanan di bidang hukum untuk tahap - tahap berikutnya,"jelas wihaji

Aplikasi e- JDIH, sebut dia, menjadi pusat informasi tentang hukum juga bisa sebagai pusat edukasi hukum bagi masyarakat. Sehingga masyarakat melek tentang hukum, baik produk Perda, Perbup mapun perundang undangan - pelanggaran lainnya. "Ini transparansi tentang hukum, maka kalau Aparat Penegak Hukum ataupun Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum, masyarakat bisa tahu pelanggarannya melalui aplikasi JDIH tersebut," terang Wihaji.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPHN Kemenkumham, Benny Riyanto mengatakan, sistem JDIH merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam hal ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terus meningkat. “Oleh karena itu, pengembangan JDIH sebagai sarana pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya menjadi sangat penting, sehingga database produk hukum tersebut perlu dikembangkan baik kualitas maupun kuantitasnya,”ujar Benny Riyanto.

Ia menambahkan, JDIH merupakan sistem aplikasi tingkat nasional yang terintegrasi untuk meningkatkan koordinasi. Juga untuk membangun kerjasama yang efektif, antara pusat dan anggota jaringan dalam menyediakan informasi hukum melalui integrasi sistem yang dapat mendukung agenda penataan regulasi.


(Kasirin Umar/CN26/SM Network)