• KANAL BERITA

Meski Kondusif, Pengamanan Melekat Tetap Dilakukan

Pilkades Serentak di 140 Desa

Panitia bersama pengawas pilkades Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang tengah memantau laporan rekapitulasi tingkat TPS di Kantor Desa Lerep, Minggu (9/12) petang. (SM/Ranin Agung)
Panitia bersama pengawas pilkades Desa Lerep, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang tengah memantau laporan rekapitulasi tingkat TPS di Kantor Desa Lerep, Minggu (9/12) petang. (SM/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, serta Linmas tetap melakukan pengamanan melekat pada masing-masing TPS dan di 140 kantor desa yang menggelar pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. Hal itu disampaikan Kapolres Semarang, AKBP Adi Sumirat, Minggu (9/12) sore. Menurutnya, pola pengamanan yang dimaksud hendak diterapkan hingga rapat pleno penghitungan suara di tingkat desa selesai.

“Anggota masih kami siagakan di lokasi desa yang menggelar pilkades, sejauh ini pantauan kami pilkades serentak di 140 desa berjalan aman,” kata AKBP Adi Sumirat.

Kepada masyarakat pendukung, pihaknya menghimbau untuk saling memahami dan menghormati hasil pilkades. Menyusul, pesta demokrasi memilih kepala desa ini memang diwujudkan untuk kemajuan desa.

“Kita akan berupaya untuk mengamankan secara maksimal,” tandasnya.

Terpisah, Plt Kepala Dispermades Kabupaten Semarang, Mindarto melalui Kabid Pemerintahan Desa, Aris Setyawan menuturkan, hingga kemarin petang, posisi kotak suara sebagian sudah berada di kantor desa yang menggelar pilkades. Bahkan ada panitia pilkades tingkat desa yang sudah selesai menggelar rekapitulasi surat suara.

“Ada beberapa yang belum selesai rekapnya di tingkat desa. Sesuai ketentuan, rekapitulasi suara pilkades harus selesai pada hari yang sama pelaksanaan,” tuturnya.

Kalaupun ada gugatan hasil pilkades, Aris Setyawan melanjutkan, pihak penggugat bisa melapor ke panitia pengawas pilkades tingkat desa maksimal satu hari pascapilkades. Panitia pengawas, punya waktu maksimal tiga hari untuk memproses.

“Jika memang belum selesai di tingkatan panitia pengawas, baru diajukan ke tingkat Bupati. Keputusan Bupati setempat sifatnya final, penyelesaiannya dalam waktu 30 hari kemudian bisa dilantik,” paparnya.

Bila masih ada penggugat hasil pilkades yang tidak puas, maka ada proses lain yang bisa ditempuh yang bersangkutan. Ketika ditanya, prosentase sementara perolehan suara kades petahana yang ikut pilkades apakah mendominasi atau sebaliknya? Aris Setyawan menjawab, saat ini belum bisa dipastikan.

“Apalagi data rekapitulasi belum final dan masih terus bergerak, dengan begitu kami belum bisa mengetahui data detailnya,” tukas dia. 


(Ranin Agung/CN34/SM Network)