• KANAL BERITA

Segera Usut Penggunaan Anggaran Cetak Sawah

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com – Kegagalan Program cetak sawah Kementerian Pertanian (Kementan) tak sekadar menjadi gambaran ketidakmampuan kementerian yang dipimpin Andi Amran Sulaiman menghentikan ahli fungsi lahan. Yang  tak kalah penting adalah pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut. Oleh karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) harus berinisiatif menelusuri dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Kamis (6/12), menyatakan hal ini. Uchok menegaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah seharusnya  melakukan audit investigatif terhadap program cetak sawah sebagai landasan penegak hukum dalam menentukan dugaan pelanggaran dan penyimpangan keuangan Negara. "Program cetak sawah ini adalah sebuah kegagalan. Bahkan diduga ada penyimpangan sehingga tidak berhasil," kata Uchok, di Jakarta.

Sinergitas antarlembaga penegak hukum dengan BPK menurut Uchok merupakan kunci dalam menelusuri dan membongkar modus dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh kementan. "Aparat hukum harus kreatif menelusuri cetak sawah ini. Kerjanya menggandeng BPK l," tukasnya.

Senada, Anggota Komisi IV DPR Oo Sutisna mengatakan, alih fungsi lahan pertanian yang sangat masif  di Jawa seharusnya menjadi dasar alas n kuat bagi Kementan melakukan evaluasi program cetak sawah dan melaporkannya ke publik.

“Kita harus segera lihat pencetakan sawah itu sudah berjalan lancar atau belum? Selama ini kan terlihat cetak sawah tergesa-gesa. Harusnya bukan hanya dilihat luasan cetak sawahnya, dipikirkan juga airnya dari mana, tingkat kesuburan tanahnya, dan kemampuan masyarakat di situ yang mau menjadi petani,” tuturnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, Bupati, Wali Kota atau Gubernur di daerah yang menjadi sasaran program cetak sawah bisa melaporkan perkembangan cetak sawah.  “Apakah berjalan atau tidak, kendalanya apa, ini harus dilaporkan dong. Jangan malu kalau tidak jalan, masalahnya di mana? Jangan sampai keduluan ketauan kita di DPR,” tuturnya, di kesempatan berbeda.

Ia mengatakan, DPR mendukung program cetak sawah, asal dilakukan tepat sasaran dan efektif. Karenanya, ia mendukung untuk adanya audit. 


(Satrio Wicaksono/CN26/SM Network)