• KANAL BERITA

Mirit dan Ambal Diusulkan Jadi Kawasan Industri Besar

DENGAR PENDAPAT: Ketua Komisi D DPRD Sarimun memimpin dengar pendapat terkaif Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen tahun 2018-2038 di Gedung DPRD Kebumen. (suaramerdeka.com / Supriyanto)
DENGAR PENDAPAT: Ketua Komisi D DPRD Sarimun memimpin dengar pendapat terkaif Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen tahun 2018-2038 di Gedung DPRD Kebumen. (suaramerdeka.com / Supriyanto)

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Pemkab Kebumen menyusun regulasi untuk mengatur rencana pembangunan industri di Kebumen. Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen tahun 2018-2038 sedang dibahas oleh Komisi D DPRD Kebumen.

Selain melakukan pencermatan secara internal, termasuk melakukan studi komparasi di daerah lain, Komisi D menyerap aspirasi berbagai elemen masyarakat melalui public hearing, Selasa (4/12). Dengar pendapat umum  yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sarimun itu mengundang dari tim eksekutif, LSM, akademisi, pelaku industri besar, dan industri kecil menengah, organisasi profesi, camat dan media.

Dalam Raperda tersebut, penyiapan kawasan industri mengacu pada Pasal 36 Perda Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kebumen Tahun 2011-2031. Yakni terdapat lima kecamatan yang dialokasikan untuk kawasan industri besar yakni Buayan, Petanahan, Kebumen, Sempor dan Gombong.

Padahal seiring dengan pembangunan bandara baru di Kulonprogo, ada daerah-daerah lain yang layak dijadikan sebagai kawasan industri besar seperti Kecamatan Mirit dan Ambal. Untuk itu, Komisi D mengusulkan adanya penambahan wilayah itu karena dalam Perda RTRW tahun 2012 belum masuk sebagai kawasan industri besar.

"Di pesisir kawasan pertanian tetap dipertahankan, namun di sisi lain ada alokasi untuk kawasan industri. Seperti Kecamatan Mirit dan Ambal misalnya, karena ada bandara di Kulonprogo, Kecamatan Mirit dan Ambal harapan kami wilayah tersebut masuk dalam peruntukan kawasan industri besar," ujar Anggota Komisi D Halimah Nuryati di sela-sela dengar pendapat.

Halimah berharap Raperda tersebut segera bisa terimplementasikan di bawah. Hanya saja saat ini terkendala RTRW yang masih dalam proses revisi. Padahal proses revisi RTRW, tahun 2019 masih pada tahap review di tingkat Provinsi Jateng. Artinya paling cepat draft Raperda masuk ke DPRD pada 2020.

"Meski demikian Raperda Pembangunan Industri akan tetap dilanjutkan. Hanya saja untuk mengacu kawasan industri besar yang menjadi lokasi belum bisa dilaksanakan maksimal," ujarnya.


(Supriyanto/CN26/SM Network)