• KANAL BERITA

Jangan Rampas Hak Pejalan Kaki dan Disabilitas

Pemkab Dorong Penegakan Perda dan Aturan

Sejumlah pemilik kendaraan mau pun pedagang mainan keliling terparkir dan menjajakan dagangannya di akses pedestrian Jalan Soekarno Hatta Wonosobo, Rabu (5/12) siang. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Sejumlah pemilik kendaraan mau pun pedagang mainan keliling terparkir dan menjajakan dagangannya di akses pedestrian Jalan Soekarno Hatta Wonosobo, Rabu (5/12) siang. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo meminta pedestrian jalan yang telah dibangun untuk asesbilitas pejalan kaki, mau pun penyandang disabilitas, tak digunakan untuk parkir kendaraan mau pun berjualan pedagang kaki lima (PKL). Masyarakat diminta menghargai kepentingan publik dari pada sekadar ego pribadi. Satpol PP diintruksikan segera berkoordinasi dengan kepolisian, menindak masyarakat yang masih membandel.

"Silahkan nanti penegak perda segera berkoordinasi dengan Polres Wonosobo melalui Satlantas melakukan operasi yustisia atau apa namanya, ingatkan mereka (pelanggar-red). Itu hak mereka (pejalan kaki dan disabilitas-red) sudah difaslitasi. Jangan sampai hak mereka dirampas," tegas Asisten Administrasi Setda Wonosobo, Samsul Ma'arif, mewakili Bupati Wonosobo, Eko Purnomo, memberikan sambutan saat Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Pendapa Kabupaten Bupati, Rabu (5/12) siang.

Menurut dia, Wonosobo telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu di dalamnya mengatur tentang ramah terhadap penyandang disabilitas. Kabupaten Wonosobo juga telah membentuk Komisi HAM Daerah. "Jadi dalam pelaksanaan perda tersebut Pemkab Wonosobo telah melakukan berbagai program pro disabilitas, baik program fisik mau pun non fisik," tutur dia.

Termasuk, kata dia, bangunan dan fasilitas umum yang telah pro disabilitas. Pihaknya berharap Komisi HAM Wonosobo agar memberikan masukan terkait dukungan dan bantuan dalam hal pelayanan terhadap para penyandang disabilitas agar pemkab bisa memberikan pelayanan dan kebijakan-kebijakan yang pro disabiltas. "Wonosobo adalah satu-satunya kabupaten yang telah memiliki komisi HAM," tutur dia.

Dari itu pihaknya sangat berharap dan memohon dukungan saran dan masukan, agar pemkab bisa memberikan pelayanan kepada para penyandang disabilitas, juga saran dan masukan terkait kebijakan-kebijakan yang pro disabilitas. Samsul juga meminta Dinas Sosial Pemberdayan Masyarakat dan Desa (Dinsos PMD) dan instansi yang lain, bersama-sama masyarakat harus hadir untuk memfasilitasi sebaik mungkin agar para penyandang disabilitas terlayani dengan baik.

Perencanaan pembangunan fasilitas fisik baik pemerintah mau pun non pemerintah juga ke depan hendaknya pro disabilitas. "Harapannya kantor-kantor pemerintah dan swasta ke depan semua fisik bangunannya harus pro disabilitas. Kepada masyarakat juga diharapkan meningkatkan kesadaranya terhadap fasilitas yang dikhususkan bagi para penyandang disabilitas, agar menghormati dan menghargai supaya mereka bisa menggunakan fasilitas tersebut sebagaimana mestinya," harapnya.

Senada, Anggota Komisi HAM Wonosobo, Zaenal Sukawi mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus hadir untuk bersama-sama para penyandang disabilitas dalam mendukung aktivitas dalam penyampaian dan penyaluran bakat mereka. Diharapkan para disabilitas di Wonosobo bisa mengeksplore potensi dan kemampuan mereka yang tidak dimiliki oleh masyarakat yang lain.

Komisi HAM sendiri, menurutnya, memiliki tugas untuk mengedukasi, memotivasi, membimbing dan mengakomodasi saran dan masukan masyarakat, salah satunya para penyandang disabilitas, agar bisa melakukan aktivitas dan tugas kesehariannya dengan baik. Dalam kesempatan itu, Pemkab Wonosobo turut menyerahkan bantuan kepada para penyandang diasabilitas di wilayah Wonosobo.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)