• KANAL BERITA

Difabel Keluhkan Pembuatan SIM

Pengurus dan sejumlah anggota Komunitas Difabel Blora Mustika menemui Wakil Bupati Arief Rohman untuk menyampaikan aspirasinya. (suaramerdeka.com/Abdul Muiz)
Pengurus dan sejumlah anggota Komunitas Difabel Blora Mustika menemui Wakil Bupati Arief Rohman untuk menyampaikan aspirasinya. (suaramerdeka.com/Abdul Muiz)

BLORA, suaramerdeka.com - Komunitas Difabel Blora Mustika (DBM) menghendaki adanya kemudahan dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Selama ini mereka terkendala dalam pengurusan SIM terutama dari sisi kesehatan.

Keinginan tersebut disampaikan DBM saat beraudiensi dengan Wakil Bupati (Wabup) Blora, Arief Rohman, di kantor Pemkab Blora, Senin (3/12). Audiensi digelar dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional.

Ketua DBM Blora, M Abdul Ghofur, menyampaikan sejumlah aspirasi rekan-rekannya. ‘’Kami ingin ada kemudahan dalam pembuatan SIM D untuk penyandang disabilitas, khususnya tes kesehatan. Selama ini difabel kesulitan jika mengurus SIM,’’ kata Ghofur.

Selain kemudahan pengurusan SIM, DBM menghendaki pengesahan dan pendataan seluruh difabel di Blora, lantaran banyak keluarga menutupi anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Untuk itu perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan pendataan.

Pemenuhan hak-hak disabilitas masih harus dibenahi. Menurutnya, masih banyak gedung belum berpihak pada difabel. Selain itu, Pemkab memberi perhatian pada penyandang disabilitas berprestasi.

‘’Belum lama ini difabel Blora menorehkan prestasi ketika mengikuti Peparprov Jateng di Solo. Sebagai kelanjutannya, mereka butuh bantuan anggaran dari Pemkab agar potensi mereka miliki bisa terus dikembangkan,’’ kata Ghofur.

Wabup Arief Rohman berjanji mengawal terus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. ‘’Ranperda ini telah masuk program legislasi daerah. Terkait prestasi olahraga difabel, nanti akan dikoordinasikan dengan Dinporabudpar,’’ jawab Wabup.

Terkait kemudahan pembuatan SIM D, perwakilan Satlantas Polres Blora dalam pertemuan itu, Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Regiden) Iptu Rustam menyampaikan bahwa salah satu syarat SIM yaitu kesehatan.

‘’Dokter yang ditunjuk untuk memeriksa kesehatan sudah lolos verifikasi. Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi dokter dalam meloloskan uji kesehatan karena itu kewenangan murni dokter,’’ kata Iptu Rustam.


(Abdul Muiz/CN40/SM Network)