• KANAL BERITA

Pekerja Konstruksi Wajib Disiplin dan Bersertifikasi

Kepala Balai Jasa Konstruksi DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Ir Sugito menyampaikan manfaat sertifikasi jasa konstruksi yang diatur dalam Undang undang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017 di area pekerjaan pembangunan Pujasera Alun-alun lama Ungaran, Kamis (29/11) siang. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)
Kepala Balai Jasa Konstruksi DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Ir Sugito menyampaikan manfaat sertifikasi jasa konstruksi yang diatur dalam Undang undang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017 di area pekerjaan pembangunan Pujasera Alun-alun lama Ungaran, Kamis (29/11) siang. (suaramerdeka.com/Ranin Agung)

UNGARAN, suaramerdeka.com - Seluruh pekerja di bidang konstruksi diwajibkan disiplin sekaligus bersertifikasi. Setelah mendapat sertifikasi awal berupa Surat Keterangan Terampil (SKT), oleh Direktorat Jenderal Konstruksi Kementerian PUPR disarankan untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengambil sertifikasi lanjutan seperti halnya kompetensi bidang kelistrikan.

“Kalau semua sertifikat itu sudah didapat ya jangan sebatas jadi tukang, harus jadi bos borong. Setelah punya modal, buka usaha konstruksi, bisa ikut lelang,” kata Kepala Balai Jasa Konstruksi DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Ir Sugito, ketika menjadi pemateri Sosialisasi Undang undang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017 di area pekerjaan pembangunan Pujasera Alun-alun lama Ungaran, Kamis (29/11) siang.

Kepada peserta sosialisasi, ia pun mengimbau agar senantiasa menjaga kebersihan pakaian mau pun tempat kerja. Dengan area kerja yang terjamin kebersihannya, pihaknya optimistis semangat kerja akan tumbuh dengan sendirinya.

“Pakaian pekerja pun harus bersih, jangan asal-asalan. Ketika semua regulasi sudah dijalankan, tentunya nilai tawar pekerja konstruksi Indonesia bisa meningkat atau minimal setara dengan kompetensi yang dimiliki pekerja asing,” tegasnya.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Tengah, Danang Atmodjo menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi SKPD terkait yang sudah mendukung upaya sertifikasi pekerja jasa konstruksi. “Jika sudah banyak tukang yang bersertifikasi, maka semakin terbuka kesempatan kerja di jasa konstruksi,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Sekretaris DPU Supratmono mengungkapkan, uji kompetensi tenaga trampil tukang memang diamanat oleh Undangundang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017. Bagi pekerja jasa konstruksi yang lolos uji, maka layak mendapat SKT.

“Kami berwenang memfasilitasi mereka. 2019 mendatang, DPU berencana akan memfasilitasi sertifikasi untuk 100 orang tukang bangunan. Di masing-masing desa/kelurahan, minimal ada 10 orang tukang bangunan bersertifikat,” ungkapnya.


(Ranin Agung/CN40/SM Network)