• KANAL BERITA

Yang Diperlukan SMK Bukan Ijazah Tapi Sertifikat Keahlian

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sejalan dengan Menaker, Mendikbud Muhadjir Effendy mengakui bahwa pada jenjang SMK yang diperlukan bukan ijazah melainkan sertifikat keahlian. Sekarang ini ada 142 jenis keahlian yang sudah tersertifikasi.

“Jadi anak SMK, misalnya jurusan bangunan. Kemudian dia sudah mahir membuat pintu. Dia tidak tamat pun tidak apa-apa karena sertifikatnya yang lebih laku. Termasuk SMK yang sedang kita tingkatkan yaitu SMK Karawitan. Ini belum ada sertifikatnya karena belum ada standarnya. Saya bilang buat sendiri saja standarnya karena hanya kita sendiri yang ada SMK Karawitan. Di youtube ada jurusan Karawitan yang gaji per bulannya 40 juta dan itu ngantri yang minta karena sekarang hotel-hotel juga butuh. Inilah yang disebut dengan industri kreatif,” tambahnya.

Strategi SMK ini diubah dari supply based menjadi demand based. Selama ini SMK memproduksi apa saja tanpa melihat apakah akan laku atau tidak. Dulu kurikulum disusun menurut persepsi sendiri, seakan hal itu dibutuhkan di dunia kerja. Sekarang SMK memproduksi sesuai dengan permintaan yaitu dengan cara menyusun kurikulum bekerja sama dengan DUDI. Bahkan DUDI diberikan porsi yang besar untuk menentukan kurikulum yakni sebesar 70 persen.

Selain itu, Kemendikbud sudah mulai menjajaki kerja sama dengan beberapa lembaga internasional. “Di luar negeri masih dibutuhkan untuk menjadi asisten perawat. Beberapa SMK sudah bekerja sama dengan Swiss sehingga nanti kalau siswa lulus, ke Swiss pun akan diakui dan negara Eropa pun mengakui bahwa Swiss memiliki standar yang baik. Jumlah siswa SMK sekarang 5,1 juta. Kalau dijumlah dengan SMA sudah berjumlah 10 juta siswa. SMA pun tidak saya abaikan. Sekarang ada yang namanya double track. Jadi mereka juga kita beri keterampilan. Bahkan untuk SMK yang laboratoriumnya bagus, dipakai bergantian dengan SMA setempat. Dan ini akan terus kita naikkan,” ujar Mendikbud

Hal yang harus segera diantisipasi adalah pembangunan infraktruktur agar bisa selaras dengan pembangunan SMK. Mendikbud mengatakan bahwa dirinya berharap adanya kepedulian dari pemerintah daerah terhadap pembangunan SMK. Kalau ada kawasan industri khusus maka harus segera ada SMK yang jenisnya sesuai dengan kawasan tersebut. Contohnya di daerah 10 destinasi wisata, maka harus ada SMK Pariwisata di sana.

“Seperti yang sudah kita lakukan dengan Gubernur Sulawesi Utara adalah mendirikan SMK yang kurikulumnya ada bahasa mandarin, karena turis terbanyak berasal dari Tiongkok. Sekali lagi, ini memang tidak mudah. Kita butuh guru-guru yang kreatif, sensitif terhadap perubahan. Tapi saya yakin dan optimis bahwa SMK sudah berada dalam track yang benar. Kita tinggal bekerja lebih keras lagi," jelasnya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)