• KANAL BERITA

Pengembangan Pendidikan Vokasi Masih Temui Hambatan

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengembangan pendidikan vokasi masih menemui banyak hambatan. Di antaranya adalah mengenai kurangnya fasilitas penunjang, tempat praktik dan juga laboratorium. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan para siswa yang menempuh pendidikan vokasi tidak memiliki cukup sarana untuk mengembangkan keahliannya dan sulit mengikuti perkembangan industri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, fasilitas penunjang pendidikan vokasi memang kurang memadai, terlebih di SMK yang terletak di daerah pedesaan atau jauh dari kota besar. Banyak SMK di Indonesia yang tidak memiliki laboratorium sehingga mereka sulit menggelar workshop yang dilengkapi dengan alat/teknologi terbaru. Padahal workshop sangat membantu mereka untuk bisa mempraktikkan keilmuannya agar bisa digunakan di dunia pekerjaan nantinya. Pendidikan vokasi seharusnya mengedepankan pelatihan keterampilan praktis yang sangat bergantung pada alat.

“Dengan maraknya fokus pemerintah untuk menyiapkan lulusan pendidikan vokasi yang siap bersaing di era industri 4.0, pemerintah jangan sampai lupa untuk mengurusi demand industri yang saat ini ada dan masih belum terpenuhi. BPS mencatat mayoritas dari total pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia merupakan lulusan SMK. Hal ini menandakan bahwa lulusan SMK tidak terserap dengan baik ke industri,” jelas Pandu.

Hambatan lainnya adalah minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan vokasi di daerahnya. Pendidikan vokasi SMK seharusnya mengikuti potensi industri di daerah masing-masing. Misalnya saja, untuk SMK yang berada di wilayah pesisir dapat menyediakan pendidikan vokasi yang bisa mendukung kebutuhan industri perikanan. Dengan begitu para lulusannya bisa mendukung berkembangnya industri unggulan di daerah masing-masing.

Sayangnya pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SMK banyak yang menganggap bahwa penyusunan kurikulum pendidikan vokasi bukan tanggung jawab mereka. Sehingga tidak heran jika ada SMK di wilayah pesisir malah menawarkan program pendidikan permesinan dan bukan perikanan, misalnya.

“Jadi permasalahan infrastruktur pendukung serta pengembangan kurikulum ini saya lihat selalu menjadi permasalahan utama kenapa banyak penganggur itu merupakan lulusan SMK. Bagaimana industri mau mempekerjakan mereka, jika mereka tidak punya kemampuan mumpuni yang sesuai standar industri?” urai Pandu.

Untuk itu, untuk penyiapan sarana dan kelengkapan SMK penting dilakukan. Selain itu, permasalahan kurikulum ini dapat diminimalisasi dengan andil pemerintah daerah dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di wilayah masing-masing.

Dengan adanya pemetaan yang baik di seluruh wilayah Indonesia, penyelenggaraan pendidikan vokasi di SMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Pemerintah daerah lah yang seharusnya memiliki kapasitas untuk menentukan hal-hal seperti ini, karena mereka pasti tahu betul keadaan industri dan ekonomi di wilayahnya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)