• KANAL BERITA

Proyek KA Bandara Bebaskan 182 Bidang

Warga Boyolali terdampak proyek nasional jalur KA bandara menyerahkan dokumen kepada panitia pengadaan tanah untuk memenuhi proses ganti rugi di alai Desa Ngesrep, Ngemplak, Kamis (8/11). (suaramerdeka.com/Budi Sarmun)
Warga Boyolali terdampak proyek nasional jalur KA bandara menyerahkan dokumen kepada panitia pengadaan tanah untuk memenuhi proses ganti rugi di alai Desa Ngesrep, Ngemplak, Kamis (8/11). (suaramerdeka.com/Budi Sarmun)

BOYOLALI, suaramerdeka.com - Panitia pengadaan tanah (P2T) telah menyelesaikan pengadaan lahan sepertiga lebih jalur kereta api (KA) bandara Stasiun Balapan-Stasiun Bandara Adi Soemarmo sampai awal November. Hingga Kamis (8/11), 182 dari target 420-an bidang lahan sudah dibebaskan dan menjadi aset nasional. Proses pembayaran ganti rugi lahan pun sudah dilaksanakan Kamis (8/11) di dua tempat, yakni di Balai Desa Ngesrep dan Pandeyan, Kecamatan Ngemplak, Boyolali.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan, Yurisal menuturkan, masyarakat pemilik 182 bidang lahan secara resmi sudah menyerahkan hak kepemilikan tanahnya kepada pemerintah. Anggaran pembebasan 182 bidang lahan Rp 13,4 miliar.

"Proses pembayaran ganti rugi lahan sudah dilaksanakan. Uang ganti rugi sudah diserahkan kepada yang berhak," katanya, didampingi Kasi Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN) Boyolali, Wiradya Agung Utama.

Yurisal mengatakan, tim pengadaan tanah akan terus melakukan langkah negosiasi sampai dengan proses pembayaran ganti rugi lahan. Target pembebasan lahan dari pusat selesai akhir tahun ini. "Kami masih terus mengejar sisa pembebasan lahan di wilayah Boyolali dan Surakarta yang terkena proyek strategis nasional itu," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPN Boyolali, Heri Sulistyo, melalui Kasi Pengadaan Tanah, Wiradya Agung Utama menambahkan, proses pembebasan lahan milik warga terdampak jalur KA bandara sama dengan proyek tol.

‘’Bagi yang setuju segera dilakukan pembayaran, yang tidak setuju (menolak) atau diam, prosesnya akan diselesaikan lewat pengadilan. Namun proses pembayaran ganti rugi melalui proses review yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan jajaran di bawahnya," kata Agung.


(Budi Sarmun/CN40/SM Network)