• KANAL BERITA

Tidak Hanya Beras, Koreksi Data Jagung Juga Mendesak Dilakukan

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya merilis data beras dengan menggunakan metode yang disebut lebih akurat. BPS juga seharusnya melakukan hal yang sama terhadap data jagung yang juga seringkali dipermasalahkan dan berdampak terhadap industri yang tergantung kepadanya.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy menyatakan, sudah sewajarnya pemerintah juga fokus untuk membenahi data jagung nasional karena jagung juga temasuk bahan pangan strategis sebagaimana beras. Pembenahan data akan berdampak nyata terhadap pembentukan kebijakan pangan, khususnya jagung, karena hal ini akan berdampak pada industri atau komoditas yang terkait dengannya seperti telur dan ayam.

"Kebijakan pangan, terutama impor, diambil berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Ketika data salah, maka kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif. Salah satu contoh di mana data pangan Indonesia tidak akurat dan berpengaruh terhadap kebijakan Indonesia adalah pada tahun 2015 dimana pemerintah memutuskan untuk membatasi impor dengan alasan suplai jagung mencukupi," urai Imelda.

Pada kenyataanya, begitu impor jagung ditutup, para pengusaha beralih untuk mengimpor gandum sebagai pengganti jagung, sehingga pada tahun tersebut nilai impor gandum jadi meningkat. Logikanya, ketika data Kementerian Pertanian (Kementan) sudah benar, seharusnya tidak ada pengalihan penggunaan komoditas seperti ini. Jagung merupakan bahan baku utama pakan ayam, yang ketersediaannya akan memengaruhi harga telur dan ayam.

Imelda menjelaskan, koreksi data juga tidak hanya berdampak sebagai dasar pengambilan kebijakan impor, tapi juga kebijakan lain yang dikeluarkan Kementan. Kementan dapat memperbaiki bentuk subsidi yang sudah diberikan selama ini. Jika setelah koreksi data terbukti bahwa produksi jagung tidak sebanyak yang dilaporkan oleh Kementan, maka Kementan harus mengubah mekanisme subsidi yang diberlakukan saat ini.

"Kementan bisa memperbaiki mekanisme pemberian subsidi, entah itu dari segi pemberian benih berkualitas, pupuk, alat-alat pertanian atau menerapkan klasifikasi pada pasar-pasar yang diberikan subsidi. Jadi koreksi data ini benar-benar krusial bagi keseluruhan penyusunan kebijakan di Indonesia," tegasnya.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)