• KANAL BERITA

Wali Kota Tegal Geram, OPD Saling Lempar Tanggung Jawab

Karaoke Tak Berizin Beroperasi

RAKOR : Wali Kota M Nursholeh menggelar rakor dengan mengundang beberapa kepala dinas membahas persoalan rencana penutupan karaoke tak berizin, di Ruang Kerja Wali Kota. (suaramerdeka.com / Tresno Setiadi)
RAKOR : Wali Kota M Nursholeh menggelar rakor dengan mengundang beberapa kepala dinas membahas persoalan rencana penutupan karaoke tak berizin, di Ruang Kerja Wali Kota. (suaramerdeka.com / Tresno Setiadi)

TEGAL, suaramerdeka.com - Wali Kota Tegal M Nursholeh akhirnya memanggil tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait keberadaan karaoke Queen yang tak berizin namun sudah beroperasi di wilayah Kota Tegal. Wali kota geram lantaran tiga OPD justru saling lempar tanggung jawab dan tidak melakukan tindakan penegakan aturan.

Mereka dihadirkan bersama Asisten I Setda Imam Badarudin, dan Bagian Hukum Setda Seno A, di Ruang Kerja Wali Kota di Komplek Balai Kota Tegal, Selasa (23/10). Ketiga pimpinan OPD tersebut adalah Kepala Satpol PP Joko Sukur, Kepala Dinas Penanaman Modal  dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bajari, dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar) Cucuk Daryanto.

Dalam kesempatan itu, Nursholeh meminta agar penertiban karoeke tak berizin itu diselesaikan secara tim dan tidak melanggar ketentuan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). "Jadi ini tim tidak berdiri sendiri.  Apa yang terjadi terkait perizinan bisa saling memberikan masukan. Misal soal karaoke ini yang OPD terkesan saling lempar tanggung jawab. Kalau sudah benar, jangan takut, tentu sesuai dengan SOP,’’ kata Nursholeh.

Nursholeh pun meminta agar setelah rapat koordinasi instansi terkait ada aksi yang bisa dilakukan. ‘’Ada aksi tindakan nyata. Semisal langkah persuasif dulu sehingga tidak semena-mena, misal diberi peringatan 2x24 jam agar mereka menutup sendiri karaokenya,’’ kata Nursholeh.

Kepala DPMPTSP  Bajari menyatakan usaha karaoke itu belum mengantongi dan belum mengurus izin ke pihaknya. Dalam waktu dekat,  Karoeke Queen di kompleks Nirmala Square, Jalan Yos Sudarso, itu akan dilayangkan surat teguran dan peringatan penutupan izin usaha.

Kepala Satpol PP Joko Sukur menambahkan, soal penutupan paksa karaoke tersebut, dirinya masih menunggu nota dinas dari wali kota. Dalam hal ini, DPMPTSP sebagai instansi pengawas memberikan rekomendasi ke wali kota sebelum akhirnya turun ke Satpol PP. ‘’Mungkin nanti teguran dulu dari DPMPTSP. Kalau membandel maka statusnya bisa dinaikan jadi penegakan. Lah penegakan itu kami menunggu nota dinas wali kota,’’ katanya


(Tresno Setiadi/CN26/SM Network)