• KANAL BERITA

Ribuan Tenaga Honorer Dijamin BPJS

MENGGELAR RAPAT : Pejabat OPD menggelar rapat menindaklanjuti kepesertaan tenaga honorer ke BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Winner. (suaramerdeka.com / Ali Basarah)
MENGGELAR RAPAT : Pejabat OPD menggelar rapat menindaklanjuti kepesertaan tenaga honorer ke BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Winner. (suaramerdeka.com / Ali Basarah)

PEMALANG, suaramerdeka.com – Pemkab Pemalang mengikutsertakan ribuan tenaga honorer dalam dua program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Ketenagakerjaan, yakni program  jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Asisten Administrasi Umum Diyan Subagyo mengatakan kebijakan tersebut sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati (Perbup) Pemalang No 68/2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kabupaten Pemalang.

"Tenaga honorer nanti bisa bekerja dengan tenang, misalnya kecelakaan biaya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan," kata Dian. Saat ini, pemerintah daerah melalui organsasi perangkat daerah (OPD) akan menyinkronkan data jumlah tenaga honor di masing-masing OPD.

Kepala BPJS Pekalongan Wiwik Septi Herawati mengatakan tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Pemalang disertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan dalam dua program jaminan."Program yang diikuti tenaga honorer ini meliputi jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja,"kata Wiwik.

Adapun besaran iuran bagi tenaga honorer atas dua program jaminan tersebut Rp 10 ribu/bulan. Iuran ditarik saat mereka menerima honor lantaran melekat pada honor mereka. Adapun jaminan adalah biaya perawatan kelas 1 rumah sakit pemerintah dan kelas 2 rumah sakit swasta sampai sembuh sesuai indikasi medis pada saat mengalami kecelakaan kerja.

Sementara santunan untuk cacat akibat kecelakaan kerja dan santunan bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia 48x upah minimum kabupaten (Rp 1,58 juta), uang kubur dan santunan berkala sekitar Rp 80 juta. Kemudian meninggal dunia akibat sakit mendapat santuann Rp 24 juta bagi ahli warisnya.

Melalui kepesertaan tenaga honorer ke BPJS Ketenagakerjaan produktivitas kerja meningkat lantaran pemerintah hadir di sana. Perlindungan diberikan selama tenaga honorer masih bekerja di OPD yang bersangkutan.


(Ali Basarah/CN26/SM Network)