SRAGEN, suaramerdeka.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Sragen memutus kontrak pelaksana proyek jembatan penghubung Desa Karanganyar-Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan.
Pemutusan kontrak itu lantaran hasil kerja kontraktor PT Trimatra Perkasa Abadi tidak memenuhi progres pekerjaan. ‘’Terhitung sejak Jumat (12/10), kontrak proyek pelaksana jembatan Karanganyar-Bedoro, sudah diputus,’’ kata tutur Sugeng Himawan, Kabid Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek jembatan itu, Minggu (14/10).
Selanjutnya, PPK akan mengalihkan pekerjaan itu ke PT lain dengan cara penunjukkan langsung. Dengan perjanjian kerja baru dengan kontraktor pengganti, maka proyek jembatan diperkirakan bisa rampung sebelum 26 Desember 2018. ‘’Perjanjian kerjanya akan diperbaharui,’’ tutur Sugeng Himawan.
Penunjukkan langsung kepada kontraktor baru untuk melanjutkan garapan jembatan Karanganyar-Bedoro itu sesuai Pasal 2 dan 3 dalam Perpres No 4 Tahun 2015 tentang perubahan Perpres No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Daftar Hitam
Sementara itu, menyusul pemutusan kontrak kerja, dua pucuk pimpinan pelaksana proyek itu berbeda pandangan. Direktur Utama PT Trimatra Perkasa Abadi Edi Sunarso membenarkan kalau pekerjaannya dihentikan DPUPR, karena pekerjaan lamban.
Namun, Dirut menyebut proyek jembatan panjang 40 meter lebar 5 meter dengan nilai kontrak Rp 3,54 miliar yang mengerjakan bukan dirinya melainkan Haryono, selaku Komisaris PT Trimatra Perkasa Abadi.
Namun, saat dimintai konfirmasi terpisah, Haryono mengatakan yang teken kontrak proyek itu di hadapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DPUPR adalah Dirut Edi Sunarso. ‘’Mestinya Pak Edi Sunarso tahu kalau proyek itu digarap bersama saya,’’ tutur Haryono.
Haryono mengakui dengan adanya pemutusan kontrak itu berdampak PT Trimatra Perkasa Abadi masuk dalam daftar hitam. Bupati Yuni melakukan peletakan batu pertama proyek jembatan pada 29 Mei 2018, tapi sampai awal Oktober 2018 jembatan belum ada tanda-tanda bakal rampung.
