• KANAL BERITA

Aplikasi Angkutan Online Dinilai Telah Diatur

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Aplikasi yang dimiliki sejumlah operator layanan angkutan online yang dikembangkan di Wonosobo maupun Indonesia, dinilai telah memiliki aturan yang jelas, yakni Undang-Undang (UU) 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Wonosobo menilai polemik pengemudi angkutan umum maupun ojek pangkalan saat ini bukan menjadi ranahnya.

Kepala Bidang Informatika Diskominfo Wonosobo Sulistiyani menyebutkan, terkait kebijakan online memang sudah diatur dalam UU 19/2016 tentang ITE.

“Secara umum terkait online sudah diatur, tetapi melihat tuntutan dari Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum dan Ojek Pangkalan (PPAUOP) yang hanya meminta pengaturan, ranahnya bukan kita. Kami memang mengatur semua sektor terkait online, tetapi kebijakan sektoral ada di sector bersangkutan," beber dia.

Terkait mencuatnya persoalan angkutan online di Wonosobo, bukan lah kasus yang hanya terjadi di Wonosobo, tetapi semua daerah juga terjadi dan sudah disikapi. Dari itu, atas persoalan tersebut pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pehubungan (Disperkimhub) Kabupaten Wonosobo, tentunya membantu membuat formulasi kebijakan yang benar-benar bijak.

Diterangkan, jika melihat tuntutan dari pihak PPAUOP se Wonosobo, mereka meminta pengaturan yang jelas sesuai dengan kebijakan yang berlaku, sehingga memang dinas terkait yang akan menangani masalah ini.

"Pada aplikasi tidak ada masalah, tetapi pengatuan transportasinya supaya berjalan damai dan terfasilitasi. Pada pertemuan di Disperkimhub juga mengarah kesana. Mereka minta ada pembantasan," jelas dia.

Senada, Kepala Seksi Aptika Diskominfo, Priyo C menambahkan, soal online bukan hal yang baru, namun aturan untuk delegasi masalah angkutan ada di Disperkimhub, soal online itu sendiri belum ada aturan khusus yang melarang.

Terpisah, Grab Partner Acquitition Cities Wonosobo Muhammad Nurudin Al Madina menyebutkan, dasar hukum operasional angkutan online di Wonosobo adalah Peaturan Menteri (PM) Perhubungan No 108/2017 dan mengenai badan hukum menunggu hasil Mahkamah Agung (MA). "Peraturan Menteri Perhubungan mengatur wilayah Indonesia. Selama di pemerintah daerah tidak ada peraturan tertentu yang mengatur hal tersebut," ujar dia.

Berkaitan dengan  kontribusi yang diberikan kepada pemerintah, dia menyebut, kontribusi dalam bentuk yang tidak langsung, salah satunya memberikan tarif yang lebih murah.


(M Abdul Rohman/CN41/SM Network)