• KANAL BERITA

Perlu Dibentuk Satgas Antar Kementrian

Awasi PNS Saat Kampanye Pilpres

foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, mengusulkan pembentukan Satgas di sejumlah kementerian dalam pengawasan PNS selama kampanye Pemilu terutama Pilpres 2019. Hal itu dia usulkan usai diskusi bertajuk "Netralitas ASN, TNI, Polri dalam Pemilu 2019" yang digelar KIPP Indonesia di Bandung, Kamis (11/10).

"Kalau TNI/Polri sudah punya mekanisme sendiri, lain halnya dengan PNS, padahal paling rawan, makanya perlu Satgas untuk efektivitas tindakan, mereka yang melanggar langsung tertibkan," katanya.

Dia pun merujuk pada kasus dugaan seorang guru SMA di Jakarta yang dianggap mendoktrin untuk tak memilih salah satu pasangan. Menurut Muradi, model sikap seperti itu, meski tak sama, di kalangan PNS memang ada.

Baginya, sebenarnya sikap itu tak masalah sepanjang sang PNS bisa menempatkannya secara proporsional. Jangan sampai, katanya, sikap sebagai pribadi dan profesinya tak bisa dipilah dengan tepat.

"Dia punya hak politik, tapi dia juga punya kewajiban untuk menjaga marwah sebagai PNS. Posisikan sebagai abdi negara, boleh tak suka dengan pemerintah tapi jangan memanfaatkan status sebagai guru misalnya," katanya.

Satgas tersebut, jelas Muradi, tak perlu di semua kementerian. Hanya kementerian tertentu saja yang mempunyai ASN yang rawan selama bersinggungan dengan hajatan demokrasi nasional itu.

Di antaranya Kemendikbud, Kemendagri, Kemenristek Dikti, dan Kemenag dengan berkoordinasi dengan Kemenpan RB. "Kampanye kan baru 1 bulan, belum terlambat untuk bikin Satgas untuk menangani 4,5 juta ASN," katanya.

Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja menyatakan, bahwa netralitas PNS memang menjadi perhatian. Pihaknya berharap ada komitmen untuk memenuhi aturan main.

"Itu merupakan isu penting karena termasuk ke dalam indeks kerawanan selama Pemilu, kita mencegahnya dengan berkoordinasi ke sejumlah instansi ke BKD hingga Kemenpar RI," tandasnya.

Sedangkan Sekjen KIPP Indonesia, Kaka Suminta menambahkan, bahwa salah satu hal yang mesti jadi perhatian terhadap PNS adalah membangun mental dan etika. Penindakannya tak harus bertumpu pada proses hukum.

"Ini yang tak pernah dieksplorasi. Jadi pendekatannya tak hanya diwadahi koridor hukum yuridis, karena itu bisa terbentur ketiadaan saksi atau, laporan expired, sementara kita tahu tak mudah untuk berkonfrontasi dengan melaporkan kejanggalan di lapangan terkait dengan PNS," katanya.


(Setiady Dwi/CN40/SM Network)