• KANAL BERITA

Akhirnya, Bangunan HP 105 Dibongkar Paksa

Petugas Satpol PP Surakarta memberi instruksi kepada operator ekskavator saat berlangsung pembongkaran paksa bangunan warga di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, Kamis (11/10). (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)
Petugas Satpol PP Surakarta memberi instruksi kepada operator ekskavator saat berlangsung pembongkaran paksa bangunan warga di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, Kamis (11/10). (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)

SOLO, suaramerdeka.com – Tarik ulur berkepanjangan dan tidak juga menemukan titik temu, akhirnya Pemkot Surakarta membongkar paksa 14 bangunan warga di lahan Hak Pakai (HP) Nomor 105, Kamis (11/10). Pembongkaran berlangsung tiga jam mendapat penolakan para pemilik bangunan.

Pantauan di lokasi eksekusi, ratusan anggota Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), aparat kepolisian dan TNI tiba di lahan HP Nomor 105 pada pukul 09.30 WIB. Sebelum mengosongkan barang-barang milik warga, perwakilan Bagian Hukum dan HAM Setda membacakan keputusan Pemkot berikut dasar hukum pembongkaran paksa tersebut menggunakan pengeras suara.

Keputusan itu sontak memicu protes warga. Mereka menolak eksekusi dengan dalih sengketa pemanfaatan lahan HP Nomor 105 sedang diproses Komisi Informasi Publik (KIP) Jateng. ‘’Proses itu belum selesai, jadi jangan sewenang-wenang. Proses di KIP belum selesai. Di mana keadilan buat kami,’’ tandas Sekretaris Paguyuban Warga Jebres Demangan, Maria Yusneny.

Namun keberatan warga tidak digubris petugas Satpol PP. Mereka lantas mengeluarkan barang-barang dari rumah warga dan menaruhnya di tepi jalan. Tak lama kemudian, sebuah ekskavator dioperasikan petugas untuk merobohkan belasan bangunan tersebut.

Proses pembongkaran paksa itu beberapa kali tersendat, lantaran sejumlah warga mengadang petugas memasuki rumah mereka. Seorang warga bahkan pingsan menyaksikan eksekusi paksa tersebut, sehingga terpaksa dievakuasi petugas kesehatan.

Pembongkaran 14 bangunan itu baru bisa diselesaikan petugas, usai aparat kepolisian mengamankan beberapa orang yang dinilai menghambat eksekusi ke area Solo Techno Park (STP).

"Ini (pembongkaran paksa) sudah kewenangan Pemkot, karena bangunan-bangunan itu berada di lahan HP Pemkot. Kalau warga menganggap masih diproses KIP, ya silakan saja. Itu kan proses mereka dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)," tandas Kepala Satpol PP Sutarja, di lokasi eksekusi.

Menurut Sutarja, Pemkot telah beberapa kali memperingatkan pemilik bangunan untuk pindah dari lahan HP Nomor 105. "Surat peringatan satu, dua, tiga sudah diberikan kepada mereka. Surat perintah pengosongan juga sudah kami berikan. Jadi hari ini (kemarin) ya tetap dibongkar," kata dia.


(Agustinus Ariawan/CN40/SM Network)