• KANAL BERITA

Pemkab Wonosobo Dituding Lamban Respon Aduan Masyarakat

Sebuah angkutan umum melintas di Jalan Raya Wonosobo-Banjarnegara tepatnya di wilayah Selomerto, Wonosobo. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Sebuah angkutan umum melintas di Jalan Raya Wonosobo-Banjarnegara tepatnya di wilayah Selomerto, Wonosobo. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo dituding lamban dalam merespon aduan masyarakat. Komisi C DPRD Wonosobo menilai Paguyuban Pengemudi Angkutan Umum dan Ojek Pangkalan (PPAUOP) se Wonosobo telah mengharapkan bisa beraudiensi dengan Bupati Wonosobo sejak awal Agustus. Namun hingga saat ini belum dilakukan. Padahal persoalan itu dinilai bisa menjadi bola panas di Wonosobo.

Sekretaris Komisi C DPRD Wonosobo, Wisnu Ibet Pradana menyebutkan, pemkab sepertinya memang slow respon menyikapi aduan masyarakat. Jika saja pengemudi angkutan umum mau pun ojek pangkalan tidak bersabar dalam menyikapi persoalan itu, bisa saja terjadi keos dengan para angkutan online atau daring. "Kami harap pemkab segera bergerak cepat menentukan sikap atas keluh kesah mereka," ujar dia, kemarin.

Politisi Partai Nasdem itu meminta persoalan angkutan berbasis online dan angkutan konvensional harus secepatnya dicarikan jalan keluar oleh pemerintah daerah. Karena, di daerah lain yang sebelumnya juga bergejolak juga sudah tidak ada persoalan seperti itu lagi. Dimungkinkan persoalan di Wonosobo tersebut mencuat lantaran pemkab gagal membangun koordinasi lintas sektoral, sehingga masalah menjadi mengambang.

“Saya melihat respon pemkab atau dinas terkait lambat, sehingga persoalan ini menjadi berlarut, padahal sejak tiga bulan lalu masalah itu muncul ke permukaan. Berdasarkan pengalaman di kota-kota lain, diawali dengan gejolak, sehingga muncul kebijakan di tingkat daerah lalu dilakukan mediasi. Misalnya ada pemetaan terhadap titik-titik yang bebas dari angkutan berbasis online mau pun kebijakan-kebijakan lainnya.

Tentu hal itu memang butuh ketegasan dari pemerintah daerah, lebih khusus Bupati Wonosobo sebagai kepala daerah. Harus dilakukan pembicaraan secara lebih serius soal teknis pengaturannya. Jangan sampai, kata dia, akibat persoalan ini mereka berseteru atau pun para awak angkutan umum justru enggan melakukan uji kir kendaraan, tidak membayar perpanjangan trayek atau pun malah tidak membayar retribusi yang justru merugikan pemerintah.

Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Agus Setyotomo mengatakan, berkaitan dengan mediasi yang tidak ditanggapi, pihaknya merupakanpejabat baru sehingga tidak mengetahui hal itu. Meskipun demikian, pihaknya menilai kemungkinan besar pejabat sebelumnya sudah membahas hal tersebut. “Muaranya kalau belum ada delegasi ke dinas teknis, semua kebijakan nanti ada di tangan bupati,” ujar dia.

Menurut dia, saat ini memang ada 14 operator angkutan online beroperasi di Wonosobo dengan memanfaatkan aplikasi. Secara payung hukum memang hingga saat tidak ada, legal formalnya juga belum jelas. Namun tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi saat ini sudah merambah kepada hal-hal yang pada awalnya tidak dibayangkan. "Kita juga tidak tau kalau misalnya angkutan konvensional juga akan menggunakan teknologi itu, karena zaman memang mengarah ke sana,” katanya.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)