• KANAL BERITA

Penerapan HPP Perlu Ditinjau Ulang

Hambat Serapan Beras Bulog

Foto: Istimewa
Foto: Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya. Adanya HPP justru menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani. Terhambatnya proses serapan beras tentu membuat target serapan yang sudah dicanangkan menjadi semakin tidak realistis.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, target serapan untuk Bulog adalah 2,7 juta ton hingga akhir tahun 2018. Target penyerapan ini dibagi menjadi dua /term/ yaitu Januari - Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton dan sisanya di bulan Agustus hingga September.

Namun target tersebut bisa saja tidak tercapai karena terkendala aturan Instruksi presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015. Melalui Inpres tersebut, Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras. Fleksibilitas harga hanya diperbolehkan maksimal 10 persen.

"Adanya pematokan harga ini akan membatasi daya jual petani yang mungkin ingin menjual di tingkat harga yang lebih tinggi. Musim kemarau yang dialami saat ini tentunya akan menurunkan stok gabah yang dapat diproduksi oleh petani, sehingga pada akhirnya akan mendorong petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran," jelas Ilman.

Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli. Pemerintah justru sebaiknya perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

"Selain itu, pemerintah juga perlu bersama-sama memantau stok beras dan terbuka dengan peluang untuk impor apabila stok beras semakin menipis. Impor ini pun baiknya dilakukan tidak mendadak agar tidak dekat dengan masa panen dan pada akhirnya hanya memperburuk kehidupan petani," tambahnya.

Adanya kenaikan harga gabah di tingkat petani dan penggilingan mengindikasikan kenaikan harga beras di tingkat konsumen pada beberapa waktu ke depan. Dalam rangka mengontrol agar harga beras tidak liar di tingkat konsumen, Bulog sudah merencanakan operasi pasar dengan menggunakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini sudah ada di kisaran 2,8 juta ton yang terdiri dari 1,5 juta ton beras serapan lokal dan sisanya beras impor.


(Andika Primasiwi/CN26/SM Network)