• KANAL BERITA

Pemda Didesak Tindaklanjuti Pemutusan Kontrak

Sejumlah mahasiswa dan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Induk Wonosobo menutup tulisan identitas gedung Kantor Bupati Wonosobo dengan spanduk tuntutan di depan halaman Kantor Bupati Wonosobo, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Sejumlah mahasiswa dan pedagang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Induk Wonosobo menutup tulisan identitas gedung Kantor Bupati Wonosobo dengan spanduk tuntutan di depan halaman Kantor Bupati Wonosobo, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Induk Wonosobo mendesak pemerintah daerah segera menentukan tindak lanjut atas kebijakan pemutusan kontrak, kepada kontraktor pembangunan Pasar Induk Wonosobo. Dengan pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena penyedia dianggap melakukan wanprestasi sisa pekerjaan dapat dilanjutkan penyedia pengganti.

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pasar Induk Wonosobo, Fathur Khorip menyebutkan, berdasarkan Pasal 93 ayat 3 Peratuan Presiden (Perpres) Nomor 54/2010 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4/2015 disebutkan: dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya, pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

"Klausula ini murni tambahan ayat yang muncul pada Perpres 4/2015 sebagai respon terhadap instrksi percepatan pengadaan barang atau jasa melalui Intruksi Presiden (Inpres) 1/2015. Pasal ini terus terang membuka kebuntuan solusi ketika pekerjaan terhenti karena pemutusan kontrak. Dengan demikian jika pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena penyedia dianggap melakukan wanprestasi, sisa pekerjaan dapat dilanjutkan penyedia pengganti," ujar dia.

Menurut dia, banyak pihak memahami Pasal 93 ayat 3 dengan kalimat singkat, berarti sekarang kalau putus kontrak bisa tunjuk langsung ke penyedia cadangan. Namun kalimat singkat itu dinilai mengaburkan pemahaman sesungguhnya, bahkan cenderung membahayakan di sisi praktiknya. "Pada kalimat 'Kelompok Kerja (Pokja-red) ULP dapat melakukan penunjukan langsung' menguraikan, ketika terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, mempertimbangkan kelanjutan perkerjaan yang perlu penanganan segera, maka perlu dilakukan proses pemilihan penyedia pengganti dalam waktu yang cepat," terangnya.

Untuk itu, memang PKK harus meminta bantuan Pokja melakukan proses pemilihan penyedia pengganti tersebut. Unsur keadaan tertentu ini harus menjadi dasar penggunaan metode penunjukan langsung. "Jadi prosesnya bukan 'putus kontrak boleh tunjuk langsung' melainkan jika terjadi putus kontrak maka dilakukan proses penunjukan langsung. PPK kembali menyusun spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak sisa pekerjaan harus dijadikan bahan dasar penyusunan dokumen penunjukan langsung," beber Khorip.

Setelah itu, kata dia, baru pokja mengundang calon penyedia yang dianggap mampu untuk mengerjakan. Selanjutnya pokja melakukan negoisasi baik teknis maupun harga atas penawaran penyedia, sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pokok pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan. "Untuk kata kuncinya, penyedia mana yang diundang penunjukan langsung, yakni penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat," tutur dia.

Menanggapi itu, PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, Widi Purwanto menyebutkan, hal-hal itu tentu akan dilakukan, namun kondisi saat ini pemerintah juga tetap menghargai hukum yang berjalan. "Karena sudah digugat ke Pengadilan Negeri kami juga menghargai ketentuan hukum yang ada. Namun kami akan berupaya maksimal agar bisa dilakukan mediasi-mediasi secara cepat agar pembangunan pasar bisa segera dilakukan," ujar dia.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)