• KANAL BERITA

Validitas Data Pangan Perlu diklarifikasi

Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, perlu melakukan evaluasi terhadap Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait produksi pangan nasional. Pasalnya, meski Kementan kerap menyebut harga-harga pangan stabil dan ketersediaan pangan mencukupi, pada kenyataan justru belakangan ini terjadi kenaikan harga pangan di pasaran.

Dikatakan, Menko Perekonomian harus mengecek validitas data produksi komoditas pangan yang dimiliki Kementan secara langsung. Selain itu, Menko Perekonomi bersama Mentan harus melakukan pengecekan data secara langsung di lapangan. 

"Bila data ternyata berbeda, (produksi) lebih rendah dari dimiliki Mentan, Presiden harus mengambil tindakan tegas terhadap Mentan. Ini bisa berujung kepada reshuflle," kata Emrus.

Menurutnya, meski kerap menegaskan kondisi swasembada beras, Menteri Amran tak menyajikan data pangan secara riil. "Saya tidak pernah melihat Mentan buka-bukaan produksi pangan. Logisnya, kalau produksi melimpah tidak mungkin impor," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sempat mengungkapkan bahwa data proyeksi produksi dari Kementerian Pertanian (Kementan) selalu meleset. Ini menjadi ihwal polemik impor beras. 

"(Data meleset) setiap tahun," ucap Darmin, beberapa waktu lalu.

Darmin juga membeberkan bagaimana data yang meleset dari Kementan mempengaruhi pengambilan keputusan impor. Ia mengatakan pasokan beras Bulog hanya sebanyak 903 ribu ton pada 15 Januari 2018, saat pemerintah pertama kali mengadakan rapat koordinasi. Jumlah itu sudah berkurang sebanyak 75 juta ton karena digunakan Bulog untuk operasi pasar. 

Klaim swasembada dan kenaikan harga beras juga disoroti oleh Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto. Seringnya Kementerian Pertanian membuat klaim swasembada terkait berbagai komoditas pertanian, dinilai menyesatkan. Pasalnya, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, justru menyiratkan adanya kekurangan dari sisi produksi. Jika terus dibiarkan, kekhawatiran membuat kebijakan dari data yang salah, sangat mungkin terjadi. 

" Berbahaya untuk misleading kebijakan. Jadi kayak impor atau nggak impor. Terus kestabilan harganya juga jadi terganggu. Secara umum ini berbahaya," tegas Eko.

Menurutnya, kaim swasembada berpotensi membuat terlena, sehingga kerap menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Ia mencontohkan, Kementan menyatakan kebutuhan surplus, sehingga kebijakan impor tidak menjadi pilihan. 

Namun di lapangan, produksi pangan yang tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri membuat harga meningkat. Alhasil, kebijakan untuk 'memadamkan kebakaran' kerap jadi pilihan terpaksa. Padahal, suatu kebijakan harus dirancang sedemikian rupa dalam waktu yang cukup. 

Mengenai polemik impor beras, Eko berpandangan, harusnya hal ini tidak perlu terjadi karena apa yang diputuskan di rakor harusnya dijalankan oleh seluruh kementerian terkait. Mentan yang kerap bersuara berbeda, menunjukkan hal yang aneh, menurutnya.

“Saya sendiri sebenarnya nggak setuju sama adanya impor, tapi kalau sudah diputuskan ya harusnya dipenuhi,” tegasnya. 

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman di kesempatan berbeda menyoroti, jumlah produksi beras secara nasional sejatinya tidak dapat dihitung secara pasti. Pasalnya, selain adanya perhitungan konversi dari gabah menjadi beras, terdapat sejumlah faktor lain yang dapat mempengaruhi, seperti kondisi cuaca.

"Menghitung beras itu susah, ditambah lagi ada faktor cuaca. Belum tentu per hektar bisa menghasilkan satu ton padi," ujarnya.

"Menurut saya, data Kementan tidak valid, perlu perbaikan kembali sistem estimasi produksi beras. Namanya beras, tidak dapat dihitung secara akurat. Tapi kalau sudah diserap dan masuk gudang Bulog, itu baru pasti," imbuhnya.

Per 5 Oktober ini, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga beras berada di kisaran Rp9.800—13.300 per kilogram. Lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga semua jenis beras periode September 2018 naik di tingkat penggilingan. Kenaikan tersebut terjadi pada beras kualitas premium, medium, dan rendah.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kenaikan harga beras kualitas premium per September mencapai 1,20% dibandingkan bulan sebelumnya. "Rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp 9.572 per kilogram," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (10/1).


(Satrio Wicaksono/CN19/SM Network)