• KANAL BERITA

Guru Honorer Mogok, Bupati Tegal Mengajar Murid SD

Foto: Plt Bupati Tegal, Umi Azizah, mengajar di salah satu SD di Kecamatan Balapulang, terkait guru honorer mogok kerja, Jumat (5/10). (suaramerdeka.com/ M Firdaus Ghozali)
Foto: Plt Bupati Tegal, Umi Azizah, mengajar di salah satu SD di Kecamatan Balapulang, terkait guru honorer mogok kerja, Jumat (5/10). (suaramerdeka.com/ M Firdaus Ghozali)

BALAPULANG, suaramerdeka.com - Lantaran guru-guru honorer mogok tidak mengajar di beberapa kecamatan, Plt Bupati Tegal Umi Azizah langsung mendatangi beberapa SD di wilayah Kecamatan Balapulang, Jumat (5/10).

Di salah satu SD,Umi menyempatkan diri untuk mengajar kelas 5 lantaran guru kelas mereka tidak berangkat mengajar sejak Senin (1/10). Uniknya, salah satu murid dalam kelas tersebut merupakan anak dari guru kelas yang tidak berangkat.

‘’Bapak ke mana, nak,’’ tanya Umi kepada murid tersebut. Sang anak menjawab bahwa ayahnya berada di rumah. Umi kemudian memberikan semangat kepada para murid untuk terus berangkat ke sekolah mencari ilmu. Meski guru kelas tidak berangkat, ada guru pengganti yang siap membimbing para siswa di sekolah.

Sebagaimana diketahui, ratusan guru honorer yang tergabung dalam Perkumpulan Honorer Sekolah Negeri (PHSN) mogok mengajar lantaran tuntutan mereka belum dipenuhi oleh pemerintah. Yaitu diterbitkannya SK Bupati dan tuntutan honor sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

Ditemui usai mengajar, Umi menyatakan keprihatinannya terkait aksi mogok para guru. Sebab, pada hakikatnya hak peserta didik untuk mendapatkan pelajaran di sekolah harus diprioritaskan. Meski demikian, Umi memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak terganggu.

Menurutnya, di beberapa sekolah negeri, hanya ada beberapa guru honorer yang mogok. Sebagian besar tetap mengajar seperti biasa dan mengabaikan surat edaran PHSN untuk mogok mengajar sampai waktu yang belum ditentukan.

Umi juga mengumpulkan sejumlah guru honorer di tiap-tiap SD tersebut. Umi menyampaikan, terkait tuntutan UMK, Pemkab Tegal sudah berupaya meningkatkan honor guru secara bertahap. Sedangkan terkait penerbitan SK guru wiyata, masih terbentur aturan dari pusat sehingga Pemkab Tegal hanya bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.

Tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru menjadi kewenangan Pemkab Tegal. Umi menyatakan pemkab berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para guru sepanjang didukung keuangan pemkab.

‘’Komitmen tersebut sudah dibuktikan secara bertahap. Anggaran untuk guru honorer 2017 hanya Rp 2,78 miliar, pada 2018 menjadi Rp 8 miliar, dan 2019, tinggal menunggu penetapan dari teman-teman DPRD, naik menjadi Rp 18 miliar,’’ katanya.

Saat ini sekitar 391 guru honorer di enam kecamatan dilaporkan mogok mengajar sejak Rabu (3/10). Mereka mengajar di Kecamatan Balapulang, Dukuhwaru, Pangkah, Margasari, Adiwerna, dan Warureja.


(Firdaus Ghozali/CN42/SM Network)