• KANAL BERITA

Agar Tak Rugikan Masyarakat, Penelitian Deforestasi Harus Objektif

foto: suaramerdeka.com/Arif M Iqbal
foto: suaramerdeka.com/Arif M Iqbal

JAKARTA, suaramerdeka.com - Sejumlah hutan di Indonesia telah berubah fungsi akibat aktivitas manusia atau deforestasi. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), deforestasi di Indonesia terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, Greenpeace menyebutkan, industri kelapa sawit dan kertas merupakan pemicu meningkatnya laju deforestasi di Indonesia.

Melihat kejadian ini, sejumlah elemen seperti Riset Disease Emergence and Economics Evaluation of Altered Landscapes (DEAL), Indonesia One Health University Network (INDOHUN) dan USAID melakukan kerja sama untuk berupaya meringankan dampak negatif akibat perubahan lahan yang mungkin terjadi pada rakyat Indonesia.
Mereka berharap, para pemangku kebijakan perlu menyadari betapa pentingnya keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan keadaan lingkungan sehingga meminimalisasi kerugian dalam bidang kesehatan mau pun ekosistem.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, deforestasi merupakan isu sensitif yang berkorelasi dengan faktor politik dan ekonomi. Hal ini menyebabkan penelitian terkait deforestasi seringkali ditumpangi oleh berbagai kepentingan. "Oleh sebab itu diperlukan riset yang objektif terkait isu sensitif ini sehubungan dengan keterkaitannya dengan kesehatan masyarakat, baik dari segi kesehatan mau pun ekonomi, agar pemanfaatan perubahan lahan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat secara umum," ujar Wiku, Rabu (3/10).

Sementara itu, DEAL telah melakukan penelitian di Riau, Kalimantan Timur (Kaltim) dan Papua Barat. Berdasarkan hasil penelitian DEAL, di Riau total luas tutupan lahan berkisar 8.97 juta hektare. Dari tahun 1990, luas tutupan hutan primer dan sekunder adalah masing-masing empat persen dan 58,4 persen dari luas tutupan lahan tersebut.

Di provinsi itu, hutan sekunder mengalami penurunan luas lahan yang terbesar selama 25 tahun periode, di tahun 2015 luas tutupan hutan sekunder hanya sekitar 15,68 persen dari luas tutupan lahan. Luas tutupan lahan perkebunan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 10,3 persen di tahun 1990 menjadi sekitar 32,1 persen di tahun 2015.

Perkebunan kelapa sawit berskala besar maupun kecil di Indonesia bertanggung jawab atas 85 persen deforestasi hutan. Sedangkan deforestasi di Papua Barat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak tahun 1990-1996 hingga tahun 1996-2000, terhitung sebesar 11.372, 99 hektare. Luas tutupan lahan di Papua Barat sekitar 9,78 juta hektare.

Tutupan hutan primer di kawasan Papua Barat juga mengalami penurunan secara bertahap dari 80 persen menjadi 67 persen pada tahun 2003, dan terus menurun menjadi 60 persen pada tahun 2015.

Industri kayu, kelapa sawit, dan pertambangan diduga sebagai kontributor meningkatnya deforestasi yang terjadi di Papua Barat

Sebaliknya, deforestasi di Kaltim dipicu oleh menjamurnya perkebunan tanaman komersial, pertambangan emas dan pertambangan batu bara. Luas tutupan lahan di provinsi tersebug adalah 12.65 juta hektare.

Pada tahun 1990 tutupan hutan di Kaltim diperhitungkan sebesar 68 persen dari total tutupan lahan yang terdiri dari 25 persen hutan primer, 40 persen hutan sekunder dan hampir dua persen hutan tanaman. Dalam 25 tahun terakhir, tutupan hutan sekunder di Kaltim terus menurun dari sekitar 40 persen total lahan, menjadi 35 persen pada tahun 2015.

Sedangkan dari tahun 1990 hingga 2015, tutupan hutan tanaman meningkat dari 1,95 persen menjadi hampir tiga persen. Selain itu, di Kalimantan Timur ada peningkatan luas tutupan dari belukar, sekitar hampir 23 persen dari total luas lahan di tahun 2015.

Penelitian menyebutkan ada tendensi lahan hutan diubah menjadi belukar sebelum dijadikan areal perkebunan atau pertambangan. Dengan adanya proyek penelitian DEAL ini, diharapkan bisa memberikan gambaran keadaan luas tutupan lahan dan hutan di Indonesia serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan perubahan penggunaan lahan.


(Arif M Iqbal /CN40/SM Network)