• KANAL BERITA

Pemerintah Pusat Janjikan P3K, Tenaga Honorer Tetap Izin Tak Mengajar

Sejumlah siswa di SD Negeri Pagerkukuh Wonosobo membersihkan ruang kelas usai kegiatan ujian tengah semester (UTS) di sekolahnya, Jumat (21/9) lalu. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang memiliki guru dan tenaga honorer cukup banyak. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)
Sejumlah siswa di SD Negeri Pagerkukuh Wonosobo membersihkan ruang kelas usai kegiatan ujian tengah semester (UTS) di sekolahnya, Jumat (21/9) lalu. Sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang memiliki guru dan tenaga honorer cukup banyak. (suaramerdeka.com/M Abdul Rohman)

WONOSOBO, suaramerdeka.com - Pemerintah pusat sudah menjanjikan para guru dan tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah lewat perjanjian kerja (P3K). Namun demikian Forum Tenaga Honorer Kategori Dua (K2) Kabupaten Wonosobo mengaku akan tetap izin mengajar sampai ada hasil kebijakan yang jelas melalui peraturan resmi pemerintah.

Wakil Ketua Forum Tenaga Honorer K2 Wonosobo, Zaenal Arifin, mengaku sudah mendengar informasi yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana yang menyatakan para guru dan tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CASN akan diangkat menjadi P3K. Bahkan, gaji yang diberikan akan disamakan seperti halnya para ASN. Hanya saja tidak menerima uang pensiunan seperti ASN.

Pihaknya menegaskan, Pegurus Forum Tenaga Honorer K2 Wonosobo beserta ratusan tenaga honorer, baik guru mau pun tenaga kependidikan lain di Wonosobo, akan tetap menjalankan komitmennya. Jika belum ada kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat, sejak 21 September akan tetap izin tidak mengajar mau pun bekerja. "Kami sudah dengar, tapi belum ada hitam di atas putih, jadi kami tetap sesui program," ujar dia kepada suaramerdeka.com, Minggu (23/9) sore.

Ada sebanyak 781 tenaga honorer K2 di seluruh Wonosobo, menurut dia sepakat melayangkan surat keluh kesahnya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, karena Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 36/2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Aparatur Negeri Negara (ASN) dan Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2018 dinilai membelenggu tenaga honorer K2 bisa menjadi ASN.

Karena, lanjut dia, di dalam peraturan tersebut terdapat salah satu kriteria peserta seleksi CPNS. Yakni batasan usia maksimal 35 tahun. Padahal, saat ini masih banyak tenaga honorer K2 di Wonosobo usianya lebih dari 35 tahun. "Kalau ada batasan usia 35 tahun, artinya perjuangan mereka yang sudah belasan tahun mengabdi, tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS. Jika aturan tidak bisa dirubah, tuntutan kami bisa dijadikan sebagai P3K," tandas dia.

Diharapkan, dengan dijadikan sebagai P3K, status para tenaga honorer menjadi lebih jelas. Kesejahteraan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi juga diharapkan akan bisa meningkat. Bukan hanya standar upah minimum kabupaten (UMK) apalagi sampai di bawah UMK. "Hal ini karena beban kerja kami di sekolah sama seperti guru PNS. Semoga pemerintah juga bisa memperjuangkan nasib kami," harap Zaenal.

Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Wonosobo, Amir Nurhakim menyebutkan, ratusan eks tenaga honorer K2 tersebut sebelumnya telah mengikuti seleksi CPNS pada 2013, namun mereka belum lolos. Mereka berupaya mengikuti kembali seleksi CPNS pada 2018, karena sejak 2014-2017 memang belum ada lagi seleksi CPNS.

"Namun memang tahun ini para eks tenaga honorer K2 terkendala usia maksimal 35 tahun. Jadi terkendala di usia. Meski pun demikian kami telah memberikan apresiasi kepada mereka dengan memberikan upah bulanan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo mau pun dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di masing-masing tempat mereka mengabdi," ujar dia.

Terpisah, Kepala Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Kepegawaian Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Wonosobo, Tri Sulistyawati menyebutkan, untuk regulasi mengenai P3K memang sampai saat ini belum turun. Jadi, pihaknya juga belum mengetahui standar pengupahan mau pun teknis mengenai tata cara pengangkatan P3K bagi honorer mau pun karyawan lain. "Saat ini belum ada juklak-juknis terkait P3K," ujar dia.


(M Abdul Rohman/CN40/SM Network)