• KANAL BERITA

Golkar Tetap Komitmen Usung Caleg Bersih 

Foto: Ketum PPK Kosgoro 1957, Agung LaksonoKetum PPK Kosgoro 1957, Agung Laksono memberikan pengarahan dan pembekalan kepada para kader Partai Golkar pada acara Rapat Koordinasi dan Pembekalan Calon Anggota Legislatif Partai Golkar 2019-2024, di Oak Tree Emerald Hotel Semarang, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hendra Setiawan)
Foto: Ketum PPK Kosgoro 1957, Agung LaksonoKetum PPK Kosgoro 1957, Agung Laksono memberikan pengarahan dan pembekalan kepada para kader Partai Golkar pada acara Rapat Koordinasi dan Pembekalan Calon Anggota Legislatif Partai Golkar 2019-2024, di Oak Tree Emerald Hotel Semarang, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hendra Setiawan)

SEMARANG, suaramerdeka.com - Partai golkar tetap komitmen mengusung Calon Anggota Legislatif (caleg) yang tidak berlatar belakang narapidana pada pemilu 2019 mendatang. Hal ini seiring dengan semangat partai yang ingin adanya pemilu yang bersih. 

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan uji materi pasal 4 ayat 3, Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018. Ketentuan yang dibatalkan MA tersebut mengatur larangan terhadap eks narapidana (napi) korupsi, mantan napi bandar narkoba dan eks napi kejahatan seksual pada anak menjadi calon legislatif (caleg).

''Untuk pemilu yang bersih, Partai Golkar tidak mengusung eks narapidana korupsi, atau narapidana lainnya,'' ujar Ketum PPK Kosgoro 1957, Agung Laksono pada acara Rapat Koordinasi dan Pembekalan Calon Anggota Legislatif Partai Golkar 2019-2024, oleh Kosgoro 1957 di Oak Tree Emerald Hotel Semarang, belum lama ini. 

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini meminta agar DPR RI berinisiatif merevisi undang-undang pemilihan umum. Ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang bersih. Lebih dari itu, harapannya ke depan, juga tidak ada lagi legislatif yang bermasalah. 

Agung Laksono menambahkan, Partai Golkar ingin menjadi partai yang baik. Slogan uang diusung yakni, partai bersih, bangkit, maju, dan berkembang. Karenanya, pihaknya selektif dalam mengusung caleg pada pemilu 2019 mendatang, dan tidak menyertakan eks narapidana. 

"Rakyat harus cerdas memilih dan memilah parpol dan caleg yang anti-korupsi. Parpol yang tidak menempatkan satu orangpun caleg mantan napi koruptor di Daftar Calon Tetap (DCT)-nya. Kami sepakat ingin adanya pemilu yang bersih,'' tambah Agung. 

Untuk itu, pembekalan kepada caleg dan saksi terus dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Kosgoro 1957. Dia ingin caleg yang tangguh dari Partai Golkar, sehingga menjadi pemenang yang bermartabat. Dia optimistis, jumlah caleg pada 2019 meningkat. 

''Nanti, penyediaan saksi, Alat Peraga Kampanye (APK) tidak dibebankan kepada caleg, namun langsung dari pusat. Ini agar caleg tidak terbebani,'' tandasnya. 

Kosgoro sendiri singkatan dari, Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong yang berdiri pada 10 November 1957. Kosgoro merupakan salah satu Kelompok Induk Organisasi (Kino), di samping SOKSI dan MKGR, yang melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964. 

Kino-kino tersebut pada 1970 mengeluarkan keputusan bersama untuk ikut menjadi peserta pemilihan umum melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo yang menjadi tanda gambar Golkar sejak pemilu tersebut tetap dipertahankan hingga sekarang.


(Hendra Setiawan/CN42/SM Network)