• KANAL BERITA

Pemilu 2019, ASN dan Aparatur Desa Diingatkan untuk Netral

Ilustrasi: Istimewa
Ilustrasi: Istimewa

PURWOKERTO, suarmerdeka.com - Pada momen Pemilu 2019 ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas kembali mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur pemerintahan desa, diminta untuk netral serta  bersikap dan bertindak profesional.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, Miftakhudin, saat berbicara dalam acara  penandatanganan bersama deklarasi pemilu damai, di Hotel Grand Karlita Purwokerto, Jumat (21/9). Acara tersebut diprakarsai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banyumas. Peserta di antaranya mengundang dari sejumlah OPD di lingkungan pemkab.

Miftahudin mengingatkan kembali hal itu supaya para ASN dan perangkatnya sampai bawah tidak mengalami masalah dan sengaja bermain-main politik secara terselubung. Karena jika terbukti, ancaman dan sankso terberat bisa diberhentikan.

"Dari camat juga lurah, memang ada peraturan yang mengharuskan perangkat untuk bisa berada pada posisi netral meski mereka berada di wilayah," pesannya.

Camat sebagai bagian dari desk pilkada seperti yang lalu, kata dia, sebenarnya bisa menghadiri kegiatan kampanye, tetapi untuk itu, mereka harus memberikan informasi ke Bawaslu atau Panwascam agar tidak terjadi kesalahpahman.

Batasannya, kata dia, meski bisa menghadiri kampanye tetapi tidak diperbolehkan untuk foto bersama dan menyamnpaikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

"Suksesnya pemilu bukan dilihat dari banyaknya pelanggaran, tetapi minimnya pelanggaran," katanya. 

Sementara menurut, Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas, Setya Rahendra, pemilu yang aman dan damai tidak hanya menjadi harapan peserta dan penyelenggara saja. Ini katanya, juga menjadi tanggung jawab bvebersama  masyarakat umum. Sehingga, perlu komitmen semua pihak untuk mewujudkannya.

"Ini untuk memantapkan, semua ikut bertanggungjawab kesuksesan pemilu dengan aman dan damai sesuai yang diinginkan semua pihak," katanya.

Meski  KPU  sudah beberapa kali menyelenggarakan, kata dia, masyarakat harus bisa memahami tujuan dan tahapan-tahapan pemilu secara mendetail. Sehingga ada kesepamahaman bersama yang tidak menimbulkan gesekan-gesekan.

"Kami mengundang beberapa komponen masyarakat seperti birokrasi pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha yang ada di Purwokerto," kata dia. 

Pihaknya berharap dengan banyaknya pekerja yang dimiliki dunia usaha, informasi yang didapat dari sosialisasi ini tersampaikan secara berjenjang dengan pemahaman sosialisasi yang sama.

"Dalam Pemilu 2019 ini, kami tidak membentuk desk pemilu, seperti saat pilkada lalu. Kami akan ikut memantau, mengevaluasi, dan memonitior perkembangan situasi dan kondisi sosial politik agar masyarakat bisa mengikuti proses demokrasi yang aman, damai, sejuk, toleransi, dan tertib," katanya. 


(Red/CN39/SM Network)