• KANAL BERITA

18 Proyek Pelabuhan Sudah Masuk Konsensi Investasi Swasta

foto: istimewa
foto: istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Perhubungan menyebutkan sebanyak 18 pelabuhan sudah dalam kontrak konsesi yakni kerjasama investasi pemerintah dan swasta. Dari jumlah tersebut, empat lokasi pelabuhan sudah tersedia dan 14 sisanya adalah proyek baru. 

Direktur Kepelabuhanan M Tohir menyatakan total investasi untuk pelabuhan-pelabuhan tersebut mencapai Rp 96 triliun. 

"Kita juga proses 10 lokasi pelabuhan baru. Empat lokasi yang sudah ada di  Belawan, Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Makassar," katanya dalam diskusi "Peran dan Nasib Investasi Swasta di Industri Maritim dalam Upaya Peningkatan Kinerja Logistik Nasional" di Jakarta, Rabu (12/9).

Konsesi sendiri adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah kepada badan usaha untuk mengelola dalam hal ini pelabuhan. 

Tohir menyatakan partisipasi swasta dalam pengelolaan pelabuhan sudah dimulai sejak 2016 seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 38/2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

"Skema pengadaan melalui pelelangan dan penunjukan langsung," ungkapnya. Berdasarkan kebijakan pengembangan pelabuhan nasional, saat ini sudah ada 55 terminal pelabuhan yang sudah beroperasi, 636 pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan laut, dan 1321 rencana lokasi pelabuhan. 

"KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) akan dilakukan pada 14 lokasi pelabuhan, yakni pelabuhan Bau-Bau, Anggrek, Belang-belang, Wanji, Banggai, Tahuna, Tobeli, Namlea, Serui, Dobo, Saumlaki, dan Labuan Bajo," paparnya. 

Sengketa

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengungkapkan pelibatan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur maritim akan memberikan banyak manfaat. Satu sisi, untuk pembangunan pemerintah tak perlu merogoh kocek besar. 

“Di sisi lain, pemerintah akan mengantongi banyak setoran, dari konsesi hingga pajak,” ungkapnya. 

Siswanto mencontohkan optimalisasi yang mesti dilakukan untuk Pelabuhan Marunda yang berpotensi setor ratusan miliar ke negara. Saat ini, Pelabuhan Marunda telah memiliki sejumlah terminal. Setidaknya telah terdapat dua Badan Usaha Pelabuhan atau BUP yaitu Marunda Center Terminal (MCT) dan milik PT Karya Citra Nusantara (KCN). 

Keduanya berperan merealisasikan rencana induk Pengembangan Pelabuhan Marunda dan telah masuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 38/2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam beleid tersebut, perluasan dan pengembangan Tanjung Priok melingkupi dermaga Tammanegara, Kali Baru, Marunda, hingga Cilamaya. 

Dia memaparkan keduanya mempunyai potensi besar sebagai penopang Tanjung Priok. Arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dalam ton dalam periode sejak 2007-2011 tumbuh rata-rata 6,14% per tahun, yang pada 2011 saja, arus barang mencapai 74.989.804 ton. Siswanto juga menyinggung keseriusan pemerintah untuk mengajak swasta terlibat dalam pengembangan infrastruktur maritim. “Untuk pembangunan pelabuhan saja, itu dananya cukup besar, apalagi kalau dilihat dari rencana induk pengembangan Priok, terdapat keharusan membangun lebih dari satu pelabuhan,” cetusnya.

Karena tantangan tersebut, tambahnya, investor swasta sangat membutuhkan kepastian perlindungan hukum. Di sisi ini, pemerintah dinilai masih lemah.

“Contoh paling anyar, yaitu sengketa KCN Marunda yang merupakan perusahaan kemitraan dari swasta dan KBN yang BUMN, namun malah digugat oleh KBN sendiri,” katanya.

Dalam kasus KCN Marunda, investor swasta yakni PT Karya Tekhnik Utama (KTU) pada 2004 memenangi tender pengembangan kawasan Marunda yang dilakukan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Keduanya kemudian bersepakat membentuk usaha patungan PT Karya Citra Nusantara atau KCN, dengan porsi kepemilikkan KBN sebesar 15% dengan goodwill berupa bibir pantai, dan KTU sebanyak 85% dengan ketentuan menyediakan seluruh investasi pembangunan dan pengembangan dermaga yang letaknya di perairan.

KCN bertugas membangun infrastruktur berupa Pier 1, 2, dan 3. Total investasi untuk perampungan tersebut telah menyedot dana triliunan rupiah.

Akan tetapi, belakangan KBN merasa tak puas dengan pembagian kepemilikkan. Bahkan, melalui gugatan hukum yang turut melibatkan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku kopemberi konsesi kepada KCN, KBN mengklaim kepemilikan seluruh aset Pelabuhan Marunda.

“Kasus KCN Marunda merupakan salah satu acuan yang mencerminkan kalau pemerintah belum serius menggandeng swasta, siapa yang mau diajak kerjasama dengan mengeluarkan dana triliunan, setelah itu digugat dan diambil seluruh asetnya pula?” kilah Siswanto.

Pada kesempatan berbeda, Kementerian Perhubungan mengungkapkan Negara  dapat melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lebih dari satu triliun Pada tahun 2019 mendatang. Salah satu caranya yaitu melibatkan peran BUMN dan swasta dalam skema kerjasama konsesi.

Efisiensi ini dapat dilakukan karena akan memaksimalkan skema proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tercatat ada 15 bandar udara, 20 pelabuhan, dan 5 terminal yang akan dilakukan dengan skema KPBU.


(Kartika Runiasari/CN34/SM Network)